

Wakil Ketua II DPR Papua, Mukri Hamadi (kemeja putih) bersama Komisi II DPR Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melintas di Dermaga Depapre saat disinggahi KM Sabuk Nusantara 81, Kamis (24/4). (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Jayapura tepatnya di Distrik Depapre dianggap masih sangat menjanjikan. Hanya saja selama ini potensi tersebut tidak terkelola secara maksimal sehingga tidak memberi banyak manfaat baik pada sektor ekonomi warga di Depapre tetapi juga bagi daerah.
Padahal ada sejumlah investor baik dari lokal, nasional bahkan internasional yang menunggu kapan potensi ini benar-benar secara serius akan digarap. Jika semakin lambat maka investor dipastikan akan menuju daerah lain.
Karena itulah Wakil Ketua II DPR Papua, Mukri Hamadi bersama Komisi II DPR Papua yang membidangi perekonomian maupun koperasi meninjau langsung elemen penunjang dari potensi yang sudah ada. Pertama yang didatangi adalah SMK N 3 Kemaritiman. Disini terungkap jika secara infrastruktur yang dibutuhkan adalah sebuah asrama yang diperuntukkan bagi siswa.
“Yang terjauh adalah Kampung Yongsu dan ada murid kami disana. Jika ada uang sekolah maka ia akan ke sekolah tapi jika tidak ya tidak masuk,” kata Kepala SMK N 3 Kemaritiman, Drs Yulius Apaseray disela-sela kunjungan, Kamis (24/4).
Selain sarana, asrama peralatan praktek dibidang perikanan, lab komputer dan lab bahasa inggris juga dibutuhkan. SMK Kemaritiman dibangun sejak 2006 dan jumlah siswa saat ini sebanyak 150 siswa dengan 2 jurusan. “Selain itu kami kekurangan tenaga perikanan dan jumlah guru juga masih kurang,” tambah Yulius.
Lalu untuk UPTD Pelabuhan Perikanan Waiya – Depapre PPI Depapre dijelaskan bahwa sarpras ini dibangun oleh Pemkab dan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di tahun 2023 dan tahun 2024 dilakukan renovasi.
“Untuk tahun 2025 belum bisa diapa-apakan karea dana DAK nol. Kami juga berharap ini bisa segera dioperasikan,” jelas Carlos Matuan, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dijelaskan bahwa jika dioperasikan paling tidak akan membantu para nelayan tangkap dari Depapre, Rafenirara, Yokari, Yongsu dan Demta. Selama ini para nelayan hanya menjual lepas begitu saja dan belum ada yang produknya diolah lebih lama. Padahal kata Carlos jika sudah berjalan maka harga ikan juga bisa ditentukan oleh nelayan sendiri sehingga ketika ikan melimpah atau ikan sulit, stok tetap ada.
Kenaikan UMP tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.409/2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah…
Direktur Eksekutif YKKMP Pembela HAM di tanah Papua, yang juga Ketua Tim Kemanusiaan Distrik Gearek,…
Abisai Rollo secara langsung melakukan pengecekan kehadiran pegawai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia…
Berbagai elemen masyarakat menunjukkan kepedulian dan dukungannya, menciptakan suasana kondusif bagi umat Kristiani untuk menjalankan…
Menurut Barto sapaan akrab politisi Muda Port Numbay itu, bahwa instruksi wali kota tersebut tidak…
Program tersebut kata Hanuebi masih dalam tahap proses pengusulan dan perancangan, berharap mendapatkan dukungan dari…