Pleno Tingkat Kabupaten Rawan Konflik

JAYAPURA- Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin menyebutkan, pleno tingkat Kabupaten kota untuk penetapan calon anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD)  di Papua rawan konflik.

 Hal ini dikarenakan menyangkut harkat dan martabak keluarga para Caleg yang bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Persoalan-persoalan yang terjadi di daerah pegunungan sesuai dengan perkiraan kami, dan yang menjadi atensi adalah masalah legislatif, karena ini menyangkut suatu kehormatan,” ucap Kapolda Martuani Sormin kepada wartawan, Sabtu (27/4).

Terkait hal ini, Kapolda mengajak para Caleg untuk bisa menahan diri. “Sementara personel dari Polda Papua juga pejabat utama Polda Papua masih melakukan pengamanan di daerah pegunungan tengah Papua,” ujarnya.

Dikatakan, jika ada perselisihan maka para Caleg diminta menyelesaikannya melalui mekanisme yang ada. Dimana tidak membawa pada tataran akar rumput dengan berdemokrasi dengan cara yang tidak santun dan tidak beradab.

“Kita harus patuh pada hukum. Serahkan pada mekanisme hukum jika ada tahapan Pemilu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan,” pintanya.

Menurutnya, kendati di beberapa kota/kabupaten yang ada di pesisir proses pemungutan suara telah selesai. Namun, di daerah pegunungan sebagian belum ada yang selesai karena  ada PSU  di beberapa distrik.

Terkait dengan keamanan, Kapolda menyebutkan situasi di Papua aman dan kodusif dalam  seluruh rangkaian kegiatan pengamanan  Pemilu Serentak. Meskipun diakuinya ada beberapa gangguan  Kamtibmas,  namun tidak  membuat jatuhnya korban jiwa. 

“Itu semua  karena partisipasi masyarakat yang  sangat baik, dan kami dibackup penuh dari Kodam XVII/Cenderawasih,” katanya.

Terkait dengan pengamanan Pemilu sendiri, hingga saat ini belum ada personel yang ditarik. Penarikan anggota dilakukan hingga pleno kabupaen dan kota selesai.

Sementara itu, terkait situasi terakhir di Kabupaten Tolikara pasca pembakaran salah satu kantor distrik menurutnya  relatif kondusif. Polda Papua akan melakukan penegakan hukum terhadap semua  yang melakukan pelanggaran.

“Kasus Tolikara akan dilakukan tindakan hukum yang tegas. Hal ini menjadi koridor kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama,” pungkasnya. 

Sementara itu, rapat pleno terbuka rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua yang dibuka di Green ABE Hotel, Sabtu (27/4) terpaksa diskors lantaran 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tersebut belum ada yang siap.

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay mengatakan, rencananya Kabupaten Biak Numfor dan Supiori akan menjadi kabupaten pertama yang akan dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi. Namun KPU Papua baru mendapatkan laporan bahwa kedua kabupaten di pesisir Papua tersebut belum menuntaskan rekapitulasi tingkat kabupaten.

“Beberapa hari lalu Kabupaten Biak Numfor dan Supiori sudah menyatakan diri untuk siap untuk rekapitulasi, namun terakhir mereka kabari ternyata masih ada beberapa persolan yang harus dilakukan perbaikan dan akhirnya memutuskan untuk belum bisa rekap,” jelas Theodorus ke awak media usai pembukaan rapat pleno.

Pihaknya berharap anggota KPU Papua lainnya yang menjadi koordinator wilayah di 29 kabupaten/kota untuk terus melakukan komunikasi dengan KPU kabupaten/kota, untuk mempercepat rekapitulasi tingkat kabupaten ataupun distrik.(fia/kim/nat)