

Klemens Hamo (FOTO: Robert Mboik Cepos)
Sehingga Program Dapat Berjalan Maksimal
SENTANI- Ketua DPRD kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengatakan, cukup banyak program dari pemerintah Kabupaten Jayapura yang sejauh ini tidak bisa berjalan maksimal, karena terganjal berbagai persoalan yang terjadi. Salah satunya persoalan dengan pemilik ulayat.
“Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat, ketika pembangunan sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat, tolong dibicarakan dengan baik,” kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).
Diakuinya, sejauh ini ada banyak sekali program yang diturunkan oleh pemerintah melalui program kerjanya untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura, tetapi terbentur dengan masalah tanah atau hak ulayat. Dengan adanya permasalahan ini, tentunya program-program kerja tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
“Jadi pemerintah punya niat baik termasuk DPR, tetapi dengan hak ulayat terbentur terus. Mudah-mudahan untuk penetapan ke depan di 2023, semua proses bisa berkolaborasi, pemerintah dengan pemilik hak ulayat,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk ada ketegasan dalam proses pembayaran tanah terhadap masyarakat pemilik hak ulayat. Dimana itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang ada. “Harus ada ketegasan dan pembayaran harus sesuai dengan aturan, jangan ada di luar itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah dan pihak DPR sudah membahas penetapan APBD induk tahun 2023. Sehubungan dengan itu, sesuai agenda DPR telah menjalankan beberapa tahapan pertama rapat dengar pendapat dan juga melakukan kunjungan kerja ke masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura.
Dia memastikan untuk program kerja di tahun 2023 di masa pemerintahan transisi sampai di 2024 nanti, fokus Pemerintah Kabupaten Jayapura tetap mengarah kepada pemberdayaan ekonomi, perbaikan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura supaya bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung dan mewujudkan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. (roy/ary)
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…