

Pintu sebelah selatan RSUD Abepura masih terbuka untuk akses masuk pasien. (FOTO: Karel/Cepos)
JAYAPURA-Hingga Selasa (25/4) kemarin, Masyarakat adat Mata Rumah III Yehuda Merahabia belum juga membuka palang di RSUD Abepura.
Pantauan Cenderawasih Pos kemarin, dua gerbang utama, yakni bagian sebelah utara dan gerbang masuk ruangan IGD masih dipalang menggunakam ranting kayu dan spanduk bertuliskan isi tuntutan, status tanah, dan alasan pemalangan.
Sementara pintu sebelah selatan dari rumah sakit tersebut atau jalur keluar kendaraan sudah terbuka untuk akses masuk pasien
Kemudian meski dipalang, namun pelayanan kepada pasien di IGD maupun rawat jalan tetap berjalan lancar.
Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas mengatakan terkait persoalan tersebut pihaknya telah berkomunikasi dengan masyarakat adat Mata Rumah III Yehuda Merahabia.
“Kami sudah berkomunikasi, dan pihak Mata Rumah III Yehuda Merahabia, sepakat pemalangan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya kamis kemarin.
Diapun mengatakan terkait perosalan lahan RSUD Abepura tidak dapat memberikan komentar, sebab hal itu berkaitan dengan teknis dan aturan.
Sehingga tidak dapat berkomentar secara gamblang. “Itukan soal aturan, jadi saya tidak bisa bicara sembarang,” tuturnya.
Namun dia pun mengharapkan persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar, tanpa merugikan pihak manapun. “Kita hanya mengharapkan persoalan ini segera diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Sementara untuk pelayanan, dr. Daisi menegaskan meski dipalang, namun tidak akan mempengaruhi pelayanan mereka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir namun tetap berobat ke RSUD Abepura.
“Karena kesehatan masyarakat hal utama yang kita kerjakan, jadi tidak perlu khawatir, karena kami masih melayani masyarakat seperti biasa,” pungkasnya (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…
Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Jayapura Anitha Hening Yocku dalam keterangannya di Jayapura, Kamis,…