Belasan Kali ke Papua, Jokowi Ibarat Pengembara Tanpa Jejak

Pembangunan di Papua dinikmati semua orang, tapi  soal penindasan dan kekerasan hanya dinikmati oleh orang Papua. Menyelesaikan peroslaan peroslaan yang ada ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, karena segala kebijakan baik aturan maupun kebijakan diatur oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan supermasi palemen pusat.

   Kenapa kita tidak menyalahkan pemerintah daerah karena daerah itu hanya kakitangan, semua kebijakan diatue oleh orang pusat, jadi mereka harus bertanggungkawab untuk pembangunan wilayah hukumnya,” jelas Thomas.

  Dia mengharapkan pemimpin yang baru akan mampu mendorong persoalan Papua. Tidak mesti aktif dalam safari politik, tali tindakan nyata untuk menydorong penyelesaian permaslaah di Papua menjadi penting.

  “Tidak mesti sering datang ke Papua, tapi kebijakan yang mengerakan kesejahtraan orang Papua menjadi penting,” pintanya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos