Categories: BERITA UTAMA

Mobil Dinas Pejabat Pemkab Jayapura Dipasangi GPS

SENTANI-Sejumlah mobil dinas yang dipakai beberapa pejabat baik eselon II maupun III di  lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura kini dipasangi alat Global Positioning System (GPS).

Asisten II Setda Kabupaten Jayapura,  Joko Sunaryo mengatakan, tujuan dari pemasangan peralatan ini  sebenarnya  untuk pengamanan terhadap aset negara terutama kendaraan dinas yang dipakai oleh para pejabat pemerintah.

“Ini bagian dari komitmen kita,  antara pemerintah daerah dengan BPK.  Ini menjadi salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Joko Sunaryo, Senin (25/7).

Pemasangan peralatan itu dilakukan oleh bagian aset Pemda Kabupaten Jayapura.  Dia menyebut, pemasangan peralatan itu menjadi bagian pelaksanaan aturan yang sudah disampaikan oleh BPK. “Pemasangan peralatan ini bagian dari komitmen MCP,”paparnya.

Joko Sunaryo mengaku tidak semua kendaraan dinas di lingkup Pemkab Jayapura dipasangi alat GPS.  Mobil yang dipasang alat GPS, hanya dikhususkan pada kendaraan dinas roda empat  yang usia pemakaianya masih dibawah lima tahun.  “Untuk yang lima tahun ke atas itu tidak dipasangi, hanya yang usianya masih lima tahun ke bawah artinya  mobil yang memang pengadaan terbaru,” imbuhnya.

Pihaknya berharap para pejabat di lingkup Pemkab Jayapura yang menggunakan aset negara harus menjaganya dengan baik. Karena fasilitas tersebut untuk menunjang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat.  “Harapannya gunakan dengan baik untuk menunjang kerja dan tugas mereka,”pungkasnya.(roy/nat)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: SENTANI

Recent Posts

Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…

8 hours ago

Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur Sebagai Wapres

Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…

9 hours ago

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…

10 hours ago

Masyarakat Nafri Tuntut Ganti Rugi Jalan Hamadi–Holtekamp

  Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…

15 hours ago

Pembangunan Papua Tak Boleh Abaikan Masyarakat Adat

  Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…

16 hours ago

Tahun Depan Kapal dan Pesawat Harus Masuk Waropen

Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…

17 hours ago