Dewan Adat Lapago Kecam Rencana Aksi Demo Soal Plh. Gubernur

SENTANI-Sejumlah tokoh adat Lapago mengeluarkan pernyataan sikap dan mengecam keras tindakan sebagian masyarakat yang dianggap sangat berlebihan menyikapi status pelaksana tugas (Plh) Gubenur Papua, yang saat ini dilaksakan oleh Sekda Papua, Dance Yulian Flassy.
“Saya sampaikan itu tidak baik untuk kemarin (aksi penolakan warga). Saya sebagai ketua dewan adat Lapago, Provinsi Papua menyampaikan tidak boleh ada demo-demo,” kata Ketua Dewan Adat Lapago Provinsi Papua, Agus Rawa Kogoya di Kampung Sereh, Sentani, Sabtu (26/6).
Menurutnya, penujukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubenur Papua, sebenarnya tidak ada yang harus dipersoalkan oleh masyarakat. Karena, itu sifatnya sementara dan bukan menggantikan gubenur. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk memahami status dan tugas pelaksana harian, sehingga tidak salah dalam menyikapinya.
“Lukas itu, tetap dia jadi gubenur, tidak ada yang ganti dia (Lukas Enembe) lagi. Program pemerintah itu, karena beliau lagi sakit, sehingga (diangkat) Plh,”jelasnya.
Agus meyakini kondisi seperti itu akan terjadi di mana-mana. Misalnya ketika gubenurnya berhalangan, bisa ditunjuk wakil sebagai Plh, atau ketika wagub sakit atau berhalangan maka Sekda yabg akan diangkat jadi Plh.
“Kalau tidak, bisa asisten 1, itu hal biasa. Semua pasal dan ayatnya ada dalam situ (aturan pemerintah),” ujarnya.
Untuk itu, dia meminta kepada seluruh masyarakat Papua khususnya warga Lapago supaya tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau sesat. Bahkan dia juga mengajak agar kondisi ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan dari kelompok tertentu.
“Jadi dari kepentingan itu, kita di Papua ini banyak korban, entah dari pejabat maupun dari masyarakat,”ujarnya.
“Gubernur sudah jelas, Lukas Enembe. Siapa bilang tidak. Tapi kasihan, dia sebagai manusia, dia sakit sehingga enam bulan dia tidak bisa masuk. Sehingga siapa lagi melayani (masyarakat) di kantor gubenur, daripada kekosongan, sehingga sekda diangkat jadi Plh,” sambungnya.
Sehubungan dengan itu, rencana demo yang akan dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat pada Senin (28/6), menurut nya sebaiknya tidak perlu dilakukan. Karena itu hanya menimbulkan korban dan berdampak terhadap gangguan Kamtibmas di Papua.
Untuk itu dia meminta kepada anggota keamanan di Papua, khususnya polres Jayapura, Polresta Jayapura dan Polda Papua supaya mengambil sikap tegas terhadap masyarakat yang berusaha mengganggu Kamtibmas di Papua ini.(roy/nat)