Ia juga mengungkap adanya intimidasi terhadap aktivis, saksi korban, dan saksi mata yang berupaya mengungkap dugaan pelanggaran HAM. Ketiadaan lembaga perlindumhs sasi dan korban di enam provinsi di Papua dinilai memperparah situasi.“Situasi ini menunjukkan bahwa sedang terjadi darurat kemanusiaan bagi perempuan dan anak di wilayah konflik bersenjata di Papua,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Kapolres Jayawijaya AKBP. Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK untuk pengamanan pelaksanan FBLB sudah disusun…
Perombakan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua diharapkan menjadi momentum memperkuat penegakan hukum di…
Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Jayapura kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan kesiapan memfasilitasi proses identifikasi kerangka jenazah korban Perang Dunia (PD)…
– Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Jayapura, Dr.…
Direktur Polairud Polda Papua, Kombes Pol. Dr. Tri Setyadi Artono, menjelaskan, peristiwa tersebut pertama…