JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota diminta tidak lepas tangan dengan persoalan mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus. Pasalnya, biaya semester kuliah (Juli-Desember 2023) masih menunggak hingga kini.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
“Harusnya, ketidak sanggupan Pemprov maupun kabupaten/kota dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
Terkait persoalan ini, para orang tua mengaku kecewa dengan tindakan pemerintah maupun DPR Papua. Termasuk penyampaian dari Ketua DPRP yang menyatakan di media bahwa Pemprov tindak sanggup lagi membiayai beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri mau pun dalam negeri.
“Yang kami sesali, kenapa pernyataan itu harus disampaikan seorang ketua DPR Papua. Harusnya yang menyatakan itu adalah Pj Gubernur Papua atau Pj Sekda Papua, seharusnya ketua DPR Papua berdiri memihak kepada penderiataan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa penerima beasiswa, karena mereka ini rakyat Papua,” ucapnya.
Terlebih kata John, perkataannya tidak sanggup dalam finansial. “Apakah Papua ini sudah terlalu miskin sampai untuk membayar beasiswa saja tidak bisa ? Sesuatu yang sangat memalukan ketika mengatakan sudah tidak sanggup lagi dari sisi finansial, negara ini punya uang. Lagian anak anak ini pergi untuk sekolah, bukan pergi tamasya lalu kemudian pemerintah tidak bisa membiayai mereka dan itu sangat memalukan,” cercanya.
Padahal lanjut John, kewajiban negara salah satunya adalah mencerdasarkan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sehingga itu, jangan pernah ada kata tidak ada uang untuk pendidikan.
“Kalau memang negara atau pemerintah tidak punya uang, sebaiknya bubar saja,” tegasnya.
Yang paling miris kata John, di tengah persoalan seperti ini. Pemerintah Provinsi Papua, dan kabupaten/kota justru menyampaikan ketidak sanggupannya. Tanpa mau mencari solusi untuk masa depan anak anak Papua.
“Pj Walikota misalkan, memilih angkat tangan terkait persoalan ini. Lalu bagaimana dengan nasib anak anak yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri ? Sesuatu yang memalukan jika pemerintah menyampaikan ketidak sanggupannya tanpa mencari solusi untuk menolong anak anak ini, tidak boleh menyatakan tidak sanggup, angkat tangan dan tidak punya uang, itu hal hal yang memalukan,” bebernya.
“Kami membutuhkan solusi dari pemerintah, jangan bicara lepas tangan, angkat tangan, tidak sanggup dan lainnya. Bukan itu yang kami inginkan, harus ada solusi dari pemerintah untuk nasib anak anak ini,” sambungnya.
Dikatakan John, apabila anak anak ini dipulangkan. Apakah pemerintah sudah siap menangani persoalan yang akan ditimbulkan ketika mereka kembali ke Papua, ini harus dipikirkan baik.
“Kami sudah mengambil langkah langkah yang lebih serius terhadap pernyataan pernyataan yang dibuat oleh pemerintah, kami akan seret pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota yang tidak siap menyelesaikan persoalan, ini kami akan bawa ke pengadilan. Kami meminta pertanggung jawaban pemerintah, sebab pendidikan merupakan tugas wajib pemerintah yang tidak ada tawar menawar,” terangnya.
“Kami tegaskan terhadap semua kelalain yang dibuat oleh pemerintah, kami akan minta pertanggung jawabannya secara hukum,” sambungnya.
Dikatakan John, terkait dengan kebutuhan finansial untuk mahasiswa penerima beasiswa. Sudah ada imbauan dari Mendagri untuk melakukan pergeseran anggaran, apalagi Papua adalah Otsus.
Selain itu, kata John, Kementrian Keuangan saat rapat 1 Desember lalu menyampaikan bahwa uang di Papua itu cukup. “Lantas kenapa pemerintah Provinsi Papua menyampaikan tidak sanggup untuk membiayai para mahasiswa ini, hal ini yang kita membuat kita bertanya tanya,” bebernya.
Sementara itu, untuk mendapatkan kepastian pembayaran biaya kuliah (Juli-Desember 2023) yang masih menunggak hingga kini, Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua per Jumat (22/12) menginap di pelataran Kantor Gubernur Papua.
“Terhitung Jumat hari ini, kami akan menempati Kantor Gubernur, rencana kami akan merayakan Natal dan tahun baru di Kantor Gubernur sampai dengan pemerintah menjawab tuntutan kami,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos