Keberadaan KKP Tak Lepas dari Persoalan Ketidakadilan

Direktur POHR: Papua Butuh Dialog, Bukan Tambahan Pasukan

JAYAPURA-Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, menanggapi pernyataan Kepala Operasi Damai Cartenz yang menyebut bahwa gangguan keamanan di Papua tidak hanya disebabkan oleh aksi kekerasan kelompok bersenjata (KKB), tetapi juga oleh gerakan ideologis terstruktur yang disebut Kelompok Kriminal Politik (KKP).

Menurut Thomas, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru dan mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa keberadaan kelompok seperti KKP tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan struktural yang terus berlangsung di Papua.

Menurutnya, berbagai bentuk ketimpangan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan yang memburuk di tengah kekayaan sumber daya alam Papua menjadi pemicu utama konflik berkepanjangan.

“PPK atau KKP itu memang ada, tapi kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai masalah keamanan semata. Mereka muncul karena masyarakat Papua selama puluhan tahun tidak merasakan keadilan. Papua kaya, tapi masyarakatnya miskin. Itu akar masalahnya,” ujar Thomas kepada Cenderwasih pos, Selasa (21/7).

Ia menilai bahwa pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah pusat selama ini tidak mampu menyelesaikan masalah. Bahkan, menurutnya, pendekatan militer justru menimbulkan trauma dan memperburuk kondisi masyarakat sipil.

“Setiap hari kekerasan bersenjata terjadi, dan yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Negara harus mengevaluasi pendekatannya. Sistem teritorial harus diperbaiki, dan yang paling penting adalah mengedepankan aspek kemanusiaan,” tegasnya.