WAMENA – KPU Provinsi Papua Pegunungan memastikan bakal lebih mengutamakan koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara di tingkat kabupaten.
Ya, hal ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di tiga Kabupaten dalam melakukan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang.
Komisioner KPU Bidang SDM dan Komunikasi Theodorus Kosay, menyatakan ancaman KKB sebenarnya yang ada hanya di 3 Kabupaten Yakni Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
“Kami mendapat informasi yang banyak, juga membaca dari media bahwa memang ada eskalasi keamanan di 3 wilayah itu kurang kondusif sehingga sudah jelas sangat mengganggu tahapan yang kami jalankan,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di Wamena Jumat (20/10) kemarin.
Kata Theo, menyikapi masalah tersebut pihaknya akan mengedepankan koordinasi dengan penyelenggara di tingkat Kabupaten dalam hal ini KPU Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang serta hjuga dengan aparat keamanan guna melakukan diskusi daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik dan kenyamanan masyarakat juga tidak kondusif.
“Tidak mungkin juga dalam satu daerah yang mengalami gangguan Kamtibmas itu di seluruh wilayahnya, oleh karena itu cara kami untuk mengetahui kondisi di sana dengan melakukan komunikasi dan koordinasi,”katanya.
Menurutnya, usai mendapatkan informasi itu KPU Provinsi Papua Pegunungan akan mengelola lagi informasi tersebut, oleh karena itu pihaknya meminta kepada teman–teman KPU yang ada di Kabupaten Nduga, Pegunungan bintangf dan Yahukimo untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan juga pemerintah.
“Dengan kondisi seperti itu kita juga bisa melakukan harapan sesuai dengan kondisi dan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah, oleh karena itu tadi saya katakana jika kita juga mengelola informasi yang diterima,”jelasnya.
Dia menegaskan jika mereka juga adalah keluarga juga, dan mungkin ada teman –teman yang punya keluarga ada di situ, bisa dilakukan koordinasi dan komunikasi agar tahapan ini bisa dilaksanakan atau tidak, sebab kalau tahapan ini dilakukan sedangkan di wilayah itu ada ancaman, pastinya kita akan menunda untuk kegiatannya di lain kesempatan.
“Poin saya di sini setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman–teman KPU, Pemerintah dan juga aparat keamanan dalam hal ini TNI / Polri dikedepankan, agar tahapan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan keamanan,” tegas Theodorus. (jo/wen)