

Gubernur Lukas Enembe dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu. (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. Adapun pemanggilan kedua akan disampaikan jika Lukas Enembe tak memenuhi panggilan pertama pemeriksaan oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi Rp 1 M
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan, sekalipun dilakukan panggilan kedua dari KPK, namun pemeriksaan Gubernur Papua tetap dilakukan di Papua.
“Pemeriksaan tetap dilakukan di Papua, hanya saja saat ini beliau (Gubernur-red) masih dalam kondisi sakit dan itu yang harus dimaklumi,” kata Aloysius saat dikonfirmasi melalui telfon selulernya, Rabu (21/9) malam.
Tim kuasa hukum sendiri meminta KPK memahami kondisi Gubernur, ketika nanti Gubernur sudah sehat maka KPK bisa melakukan pemeriksaan di manapun tempatnya.
“Jika Bapak sudah sehat, KPK bisa melakukan pemeriksaan di mana saja. Entah di Koya, di Kampung Gubernur di Mamit, KPK bisa datang karena masih dalam wilayah Indonesia,” ucapnya.
Dikatakan, Gubernur belum memenuhi panggilan dari KPK karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. “Kondisi kesehatan Gubernur tetap masih sama, kaki masih bengkak dan tekanan darah tinggi,” ucapnya.
Disinggung terkait transaksi Lukas ke kasino di Singapura, Aloysius mengaku jika itu merupakan urusan pribadi Gubernur Lukas Enembe. “Pace pergi urusan pribadi, menggunakan uang pribadi dan itu hal yang biasa dan hak Gubernur. Harusnya KPK memilah terlebih dahulu, bukan langsung menyatakan itu uang negara,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai Rp 1 M. penetapan terhadap orang nomor 1 di Papua itu sejak 5 September lalu.
Sejauh ini, Gubernur Papua tidak hadir dalam pemeriksaan di Mako Brimob Polda Papua, Kota Jayapura karena alasan sakit. Pemeriksaannya sebagai tersangka pada Senin (12/9) lalu diundur oleh KPK untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur Papua memulihkan kesehatan. (fia/wen)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…