Rehab Kantor Bupati Boven Digoel Diduga Dikorupsi Rp 4,9 Miliar

  “Mereka itu yang melakukan pekerjaan mulai dari proses tender sampai kegiatan selesai. Bahwa faktanya, dalam proses-proses yang dilaksanakan dalam tender, AS ini yang berinisiatif mencari perusahaan dengan direktur Orang Asli Papua(OAP) Karena salah satu syaratnya harus perusahaan OAP,’’ jelas Willy Ater.

   Dikatakan, setelah pihaknya meminta keterangan, dimana fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan di lapangan di lokasi pekerjaan di Boven Digoel,  berdasarkan metode yang digunakan bersama ahli, ditemukan adanya  markup volume atau kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan selisih volume pekerjaan 11,02 persen.

   Hal ini mengakibatkan adanya kerugian terhadap pembayaran dari pekerjaan tersebut sebesar Rp 1,3 miliar lebih.    Sementara untuk proyek lanjutan tahap II tahun anggaran 2023, lanjut Willy, modus yang digunakan hampir sama.

  Dimana AS dan JS  masih mencari perusahaan dengan direktur OAP dan berhasil menggunakan CV PA. Pekerjaan dikerjakan oleh JS sampai proses pembayaran.

   Dari pemeriksaan yang dilakukan juga ditemukan mark up volume dan kekurangan volume pekerjaan  yang telah dibayarkan. Kekurangannya, 35,5 persen sehingga  terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 3,7 miliar lebih.

  “Dari penyelidikan ini, kami tim penyidik berkesimpulan bahwa kami menemukan suatu peristiwa tindak pidana, sehingga meningkatkan penanganan perkara untuk pekerjaan 2023 dari penyelidikan ke penyidikan,’’ tegasnya.

   Di tempat yang sama  Kasi Pidsus Kejari Merauke, Donny Stiven Umbora menambahkan bahwa dengan ditemukannya tindak pidana yang terjadi dalam lanjutan pembangunan kantor Bupati Boven Digoel  tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 dengan kerugian  sementara yang ditemukan lebih dari Rp 4,9 miliar.

  Pihaknya akan segera meminta BPKP  atau Inspektorat untuk melakukan perhitungan sehingga dapat menghasilkan berapa besar kerugian negara yang sesunguhnya terjadi dari tindak pidana korupsi tersebut.  “Besarnya kerugian negara bisa bertambah setelah perhitungan dilakukan BPKP atau inspektorat,” tandasnya. (ulo/tri)

Data Grafis

Proyek Pembangunan Kantor Bupati Boven Digoel

1. Proyek Tahap I Tahun  2022

• ¬ Modus Pelaksana Pekerjaan AS dan JS mengunakan Perusahaan milik OAP
• ¬ Ditemukan dugaan mark up selisih volume 11,02 persen dengan kerugian Rp 1,3 Miliar lebih

2. Proyek Tahap II Tahun 2023,

• ¬ Modus hampir sama dengan Tahap I
• ¬ Dimana AS dan JS mengunakan Perusahaan CV. PA milik OAP.
• ¬ Pekerjaan dikerjakan oleh JS sampai proses pembayaran.
• ¬ Ditemukan mark up volume 35,5 persen, kelebihan bayar Rp 3,7 miliar lebih.

3. Total Kerugian sekitar Rp 4,9 Miliar Lebih

4. Kejari Merauke minta BPKP Hitung Kerugian Negara

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos