JAYAPURA-Penyampaian Presiden Joko Widodo yang menyinggung Polri untuk memperbaiki gaya hidup mewah juga mendapat penekanan serupa di wilayah hukum Polda Papua.
Kali ini Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mengigatkan agar seluruh anggota Polri bisa mengevaluasi dan mengurangi gaya hidup mewah. Ini disampaikan Fakhiri pada Gelar Operasional Triwulan III Polda Papua dan Jajaran yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Papua dan diikuti para kapolres secara virtual.
Kegiatan ini berkaitan dengan arahan presiden beberapa waktu lalu kepada seluruh pimpinan Polri di daerah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Memperbaiki keluhan masyarakat, menghindari tindakan pungli, sewenang-wenang, gaya hidup mewah dan harus mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman.
Tak hanya itu, anggota Polri juga diminta untuk memperkuat soliditas internal dan soliditas dengan TNI.
Lainnya adalah menjalin kerja sama dengan pemda serta tidak membuat pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait penegakan hukum terutama dalam memberantas judi online dan narkoba. “Fenomena negatif Polri yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini telah menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri, berbagai potret negatif telah terjadi.
Survei terkait perilaku kinerja anggota di lapangan yang menjadi keluhan masyarakat berada pada urutan pertama sebanyak 29,7 persen urutan kedua sewenang-wenang 22,5 persen, urutan ketiga cari-cari masalah 19,2 persen dan hidup mewah 12,7 persen ,” beber Matius Fakhiri di Ballroom Aston Hotel Kota Jayapura, Kamis (20/10).
Mathius juga menyampaikan, Ini merupakan pekerjaan berat bagi kita semua untuk dapat kembali memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, dirinya meminta pelayanan Kepolisian betul-betul dilaksanakan tentunya menggunakan cara-cara Pemolisian masyarakat yang ada ditanah Papua.
Tidak hanya itu, saat ini Kepolisian juga sedang menyambut Pemilu 2024 yang dimana merupakan pesta demokrasi yang pertama kali dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia. Sehingga perlunya antisipasi sertaPOLRI persiapan Polda Papua dalam kegiatan tersebut.
“Penyelenggaraan Pemilu yang berdekatan berimplikasi pada tantangan distribusi logistik dan kesiapan penyelenggaraan pengamanan. Hal yang utama isu sara, politik identitas, propaganda serta ujaran kebencian tidak boleh terjadi. Polri harus mampu mengambil langkah tepat untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan junjung tinggi netralitas dan hindari politik praktis,” tegasnya.
Ditambahkan, tidak hanya agenda Pemilu yang harus disukseskan oleh Polri, pemberantasan judi online dan narkoba menjadi atensi khusus bagi Polri. Sehingga dirinya mengingatkan kepada seluruh kasatker maupun Kasatwil agar melakukan pengawasan kepada seluruh personel untuk tidak bermain-main dengan narkoba, perjudian, asusila, miras, ilegal mining, ilegal logging, penyelundupan premanisme, penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, pungli maupun tindak pidana lainnya.
“Berikan rasa nyaman dan tentram bagi masyarakat. Pedomani, satu visi dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sehingga Kamtibmas akan tercipta,” papar Fakhiri.
Dari kesempatan ini Kapolda juga mengingatkan kepada para Kasatker dan Kasatwil agar menghindari gaya hidup yang hedonism seperti memamerkan barang-barang mewah di media social maupun secara langsung karena hal tersebut tidak menunjukkan anggota Kepolisian yang berperilaku baik.
“Tetap jadikan kamtibmas yang aman dan nyaman menjadi prioritas pertama dalam tupoksi Polri. Pastikan setiap personel mengetahui dan memahami SOP maupun prosedur pengamanan yang ada. Lakukan pengawasan secara melekat dalam setiap kegiatan pengamanan,” tambahnya.
Diakhir penyampaiannya, Kapolda Mathius Fakhiri mengajak seluruh personel Polri untuk bersama-sama saling bahu membahu, untuk melaksanakan tugas pengabdian dengan baik sebagai transformasi menuju Polri yang Presisi. Sehingga mampu meningkatkan kembali kepercayaan publik dan menyelesaikan berbagai tantangan ke depan.
“Miliki sifat satya haprabu, wujudkan dengan kesetiaan tegak lurus terhadap setiap kepentingan nasional dan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden,” tutup Mathius Fakhiri. (ade/nat)