Massa Tak Bisa Semuanya Bergabung

Dihadang Aparat di Batas Kota dan Waena

SENTANI-Kepolisian betul-betul telah mengambil tindakan yang tepat, massa Koalisi Rakyat Papua dari Sentani yang merangsek masuk ke Kota Jayapura dihadang aparat. Setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian akhirnya hanya delegasi alias perwakilan yang ke Taman Imbi. Delegasi asal Sentani itu berkekuatan 100-200 orang.

Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Macklarimboen mengatakan, sebenarnya kesepakatan yang sudah di bangun antara kepolisian dengan penanggung jawab jawab aksi, bahwa yang  mengikuti aksi  terpusat ditaman Imbi Kota Jayapura itu hanya perwakilan.

“Perwakilan itukan sudah difasilitasi oleh polresta Jayapura. Jadi masa yang sebagian inikan diharapkan untuk bisa balik ketempat masing masing” kata AKBP Fredrickus Macklarimboen, Selasa (20/9) kemarin.

Lanjut dia, jaminan keamanan memang sudah disampaikan oleh pihak penanggung jawab dari peserta aksi itu, tapi pihak keamanan juga tetap berupaya dan memberikan jaminan psikologi bagi masyarakat lain.

“Bisa lihat sendiri, bagaimana dengan aksi ini, arus lalulintas yang ada di depan Bandara Sentani dialihkan. Tentunya itu yang tidak diharapkan,” ujarnya.

Intinya kata dia,  semua penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu aktifitas masyarakat yang lain. Polisi tidak mempermasalahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi ada hak hak warga sipil lain yang juga harus diperhatikan dan dijaga.

Sedangkan massa yang berasal dari wilayah Expo Waena sejak pagi hari juga telah berkumpul dan menunggu kendaraan untuk di antarkan ke Taman imbi yang menjadi titik aksi demostrasi.

Massa yang awalnya berkumpul dari setiap asrama dan warga sekitaran Waena itu, berlangsung tertib dan berkumpul di Expo Waena.

“Sementara kita sedang menunggu kendaraan dan kendaraan sedang dihadang  tapi kami akan upayakan, dan kendaraan kepolisian akan siapkan, ini bukti sama- sama kita menjaga tanah Papua damai, ” kata Efron Tabuni di Expo Waena.

Sementara itu Anggota DPD RI saat orasi juga mengatakan Herlina Murib  dalam orasinya ia menyatakan penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar itu tidak sebanding dengan hasil tambang PT Freeport Indonesia.

“Di banding dengan Freeport, itu uang berapa? Itu bisa cukup untuk kembalikan. Indonesia, ko kecil, ko tenang, kami sudah kasi makan dunia apa lagi indonesia kecil ini,” ujar Murib, disambut hura dan tepuk tangan para demonstran di Expo Waena.

  Ia menegaskan bahwa rakyat Papua tidak mau Lukas Enembe ditangkap dan dibawa keluar Papua maka KPK harus ke Papua.  “Masyarakat tidak mau, termasuk saya anggota DPD RI tidak setuju untuk dia ditangkap untuk hal yang tidak benar selesaikan di Provinsi Papua, tidak boleh dibawa ke mana-mana, selesaikan di Papua, jika itu terjadi bisa saja bermasalah,”  katanya.

Murib menjelaskan penolakan rakyat Papua terhadap penetapan Enembe sebagai tersangka terjadi karena rakyat Papua tahu bahwa Gubernur Papua itu tengah sakit.  “Alasannya, dia (LE) sakit sekali. Sekarang kaki mulai bengkak. Sekarang ini kondisinya memburuk, ini harus dipahami KPK,” kata Murib.

Ia menyatakan, jika KPK memaksa menangkap Lukas Enembe dan membawanya keluar Papua, maka rakyat Papua akan meminta pengakuan kemerdekaan Papua.

  “Kalau mereka bawa keluar, berarti kami minta pengakuan kemerdekaan Tanah Papua. Itu kami sudah merdeka 1 Desember 1969  Jadi, kami kulit hitam Tanah Papua  untuk kulit putih Indonesia.  anda jangan salah. Karena kamu buat atau kami, maka kami kasih tahu begini,” ujarnya. (roy/oel/wen)