Tolak Aktivitas ULMWP di Tanah Papua

JAYAPURA-Tokoh Pemuda Adat Tabi dengan tegas menyatakan menolak segala aktivitas yang dilakukan kelompok United Liberatioan Movement For West Papua (ULMWP) di Tanah Papua, terlebih di Tanah Tabi.

   Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi,  masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan.  Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.

  Kundrath pun menilai, pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia melalui otonomi khusus (Otsus) bagi Papua selama 25 tahun belum berjalan sesuai yang diharapkan. Lambannya pembangunan di Papua ini, menurut Kundrat,  disebabkan karena orang Papua sendiri  yang tidak mampu menggelola  dana Otsus.

  “Kegagalan itu ada di pihak kita semua, sehingga kita orang Papua harus sadar, lantas kenapa masih menuntut merdeka, sementara pemerintah pusat menggelontorkan anggaran cukup besar, untuk pembangunan di Papua,” kata Kundrath didampingi sejumlah pemuda Papua, di Jayapura, Rabu (18/10).

  Pejabat di Papua, kata Kundrat, harus melakukan koreksi terhadap hal tersebut, agar aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tertentu di luar negeri tidak lagi menjadi isu politik yang memperjualbelikan harkat dan martabat orang Papua untuk kepentingan mereka.

  Sementara kepada masyarakat di Tanah Papua, Kundrat mengimbau agar tidak terprovokasi dengan aktivitas yang dilakukan oleh ULMWP di luar negeri. “Mereka melakukan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi mengatasnamakan masyarakat Papua. Kami orang Papua menginginkan kesejahteraan bukan dengan cara melakukan aksi di luar negeri,” tegasnya.

   Sebelumnya, kelompok ULMWP atau Pemerintahan Sementara West Papua memberikan dukungan pada kegiatan pertemuan Internasional Parliement West Papua (IPWP) di Parlemen Inggris pada hari ini, Rabu, 18 Oktober 2023 yang diikuti oleh Benny Wenda.

  Dukungan tersebut dilakukan melalui seruan aksi di Jayapura pada Selasa (17/10) kemarin. Dimana mereka mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua. (rel/tri)