Bahas Berbagai Rencana Kerja Sama

Dubes Jepang Untuk Indonesia Silaturahmi di Kabupaten Jayapura

SENTANI-Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Mr. Kanasugi Kenji, melakukan kunjungan kerja ke Papua salah satunya bertemu langsung dengan Bupati Jayapura dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Jayapura di kantor Bupati Jayapura, Senin (18/7) kemarin.

Sejumlah agenda turut dibicarakan dalam pertemuan singkat itu. Dimana salah satunya yang ikut dibicarakan adalah terkait dengan rencana pemerintah Jepang yang akan kembali melanjutkan pengambilan tulang belulang  bekas tentara Jepang yang menjadi korban Perang Dunia II dan terkubur di wilayah Papua salah satunya di Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si.,  mengatakan, ada beberapa poin yang dibicarakan dalam kesempatan itu. Terutama terkait dengan rencana kerja sama antara Papua, khususnya Kabupaten Jayapura dengan pemerintah Jepang. Termasuk rencana pemerintah Jepang yang akan melakukan repatriasi tulang-belulang mantan tentara Jepang yang masih terkubur di Kabupaten Jayapura.

“Kemarin sempat terhenti karena penyebaran Covid-19 dan itu akan berlanjut kembali,” kata Bupati Mathius Awoitauw, usai pertemuan di kantor Bupati Jayapura Senin (18/7) kemarin.

Lanjut Matius, ke depan juga akan ada rencana pengembangan pariwisata.

Sementara itu, Dubes Jepang untuk Indonesia Mr Kanasugi Kenji didampingi penerjemah  Furunobu Foichi mengatakan, kunjungan itu  hanya sebatas silaturahmi. Apalagi duta besar itu baru pertama kali datang ke Papua.

Sementara untuk kerja sama, sebenarnya sudah pernah berlangsung antara pemerintah Jepang dan Kabupaten Jayapura melalui bantuan Covid-19 beberapa waktu lalu.

Termasuk kerja sama di bidang pendidikan khususnya untuk anak-anak Papua. “Hari ini saya juga mendapat usulan dari bapak bupati. Saya akan menindaklanjuti terkait dengan usulan Bupati,” katanya.

Menurutnya, usulan itu terutama bagaimana bisa mengembangkan perekonomian di Jayapura. Untuk itu, dia berjanji setelah pulang dari Papua akan berdiskusi dengan pemerintah pusat di Jakarta.  Untuk bagaimana menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. (roy/nat)