Sebaiknya TNI Fokus jaga Kedaulatan Negara Ketimbang isi Jabatan Pemerintahan

JAYAPURA – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) manajemen aparatur sipil negara  yang turut membahas jabatan ASN bisa diisi prajurit TNI dan personel Polri menimbulkan polemik.

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey berharap pemerintahan tidak membalikkan perilaku TNI untuk menguasai birokrasi dalam jabatan tertentu dan strategis.

“Jika TNI kembali mengambil alih, dia bisa memulihkan ingatan penderitaan trauma masyarakat. Kita ingat bahwa Papua kerap terjadi kekerasan dan itu melibatkan anggota TNI,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (17/3) kemarin.

Komnas HAM ingatkan TNI untuk fokus pada pertahanan negara tanpa harus memasuki wilayah wilayah birokrasi yang secara birokratif membutuhkan penjenjangan, kepangkatan dan membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan kompotensinya.

“Jangan kemudian itu dimasuki oleh TNI yang terkesan mengembalikan TNI keluar dari kandangnya untuk merebut jabatan jabatan strategis, ini bisa terkesan menjadi represif,” ujarnya.

Sebagai bentuk kecintaan kepada TNI, Frits mengiginkan sebaiknya TNI berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Karena hari ini Indonesia dalam ancaman yang luar biasa, dimana geopolitik mulai bergeser ke Indonesia.

“Sebaiknya TNI berkonsentrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga kedaulatan negara, sebab Indonesia hari ini menjadi incaran Blok Barat, Blok Cina dan lainnya,” kata Frits.