JAYAPURA – Kelompok pemuda dan sejumlah organisasi lingkungan yang tergabung dalam koalisi anak adat dan pegiat lingkungan di Papua menyatakan tidak ikut memilih dalam Pilkada 2024 apabila dari sekian banyak sosok pemimpin muncul ternyata tak memiliki konsep konservasi yang berkearifan serta berkelanjutan.
Mereka melihat yang lebih diperhatikan adalah persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sedangkan untuk isu lingkungan masih sebatas “jualan kecap”.
Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar mengancam ekosistem biodiversitas dan kesejahteraan komunitas lokal. Data para pegiat lingkungan Dalam dua dekade, Pulau Papua kehilangan 641,4 ribu hektare hutan alam. Deforestasi meningkat sejak 2012, dengan puncak terluasnya terjadi di tahun 2015.
Tak hanya itu, sepanjang 2001-2020, sebelum pemekaran Provinsi Papua telah kehilangan 438 ribu hektare hutan alam dengan deforestasi terluas di antaranya Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Nabire, Mimika, dan Mappi.
“Kami mendesak seluruh pemimpin yang akan maju di Pilkada Papua 2024 memiliki komitmen menahan laju deforestasi dan perusakan hutan. Selain itu perlu transparansi dalam kebijakan lingkungan,” beber Koordinator Volunteer Greenpeace base Jayapura, Joonathan Frizzy Mebri, Ahad (15/9).
Pihaknya mengingatkan calon gubernur, wali kota, dan bupati di Provinsi Papua untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri serta meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan wilayah adat.
“Calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memerangi deforestasi, mendukung konservasi, dan memperkuat penegakan hukum lingkungan, ” tegasnya.
Perusak lingkungan juga patut diperhadapkan dengan proses hukum agar publik memgetahui jika hukum ditegakkan.
“Kami anak muda Papua yang tergabung dalam Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan menyerukan agar calon gubernur Papua mengimplementasikan strategi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menangani masalah ini. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang ketat, serta dukungan terhadap inisiatif konservasi berbasis masyarakat, ” pinta Frizzy.
Ketua Papua Trada Sampah, Dina Danomira menyampaikan dengan perubahan dan pembangunan yang cepat di Provinsi Papua, pihaknya meminta agar transparansi dalam penanganan manajemen lingkungan secara lintas sektor.
Perlu ditegaskan kembali regulasi-regulasi manajemen sampah kota yang sudah dari dulu ada tapi tidak diterapkan. Sampah plastik menjadi ancaman besar untuk pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua dan microplastik mengakibatkan penyakit terutama untuk reproduksi perempuan.
“Sesuai dengan target penerimaan APBN 2024 untuk menerapkan cukai plastik, kami mengharapkan pemerintah Provinsi Papua mendukung dan mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023,” benernya.
Sebagai generasi emas bangsa dan daerah, Dina minta partisipasi pemuda lebih ditingkatkan dalam pembahasan lingkungan pemerintah sesuai dengan agenda UN Decade 2030 dan UN SDG 2030. Pasalnya manusia secara global sedang mengalami ancaman terbesar sepanjang sejarah yaitu krisis iklim.
“Kami mendesak calon gubernur, wali kota dan bupati yang esok akan memimpin berbagai daerah di Papua untuk lebih serius menangani krisis iklim sebagai aksi darurat dan tidak boleh ditunda lagi,” ucapnya. “Kami mendesak lahirnya sosok pemimpin yang pro lingkungan, imbuhnya.
Ketua Eco Defender Jayapura, Simon Baru menyampaikan dengan bertambahnya laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura dipastikan akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Untuk cawalkot dan wakilnya, Simon mengingatkan untuk memastikan bahwa ketersediaan air harus terjaga.
Ketika perambahan menjadi persoalan maka penegakan hukum menjadi satu cara menghentikan atau mengurangi aktifitas illegal tersebut. Dan itu dikatakan menjadi tugas pemerintah bersama forkopimda.
“Kami memastikan tidak memilih pemimpin yang berlaga di Pilkada 2024 yang tidak memiliki komitmen dan tidak menuangkan visi misi yang berkaitan dengan isu lingkungan mengingat masa depan Papua adalah milik kami yang dititipkan untuk generasi selanjutnya,” tutupnya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat yang berdomisili di kota Jayapura untuk cerdas dalam memilih pemimpin yang pro terhadap lingkungan. Dengan hadirnya pemimpin pro lingkungan maka harus membuat kebijakan yang bisa mengatasi ketersediaan kebutuhan air bersih,” bebernya.
Dalam kebijakan dikatakan pihaknya mendesak para pemimpin di Papua membentuk regulasi pengembangan energi terbarukan dan restorasi ekosistem yang rusak terutama pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Koordinator Rumah Bakau Jayapura, Muhammad Ikbal Asra juga mendesak calon pemimpin Papua untuk memastikan kebijakan isu konservasi masuk dalam kebijakan yang diambil guna memproteksi hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal Papua.
Ini menjadi penting mengingat hutan bagi masyarakat adat Papua adalah sumber kehidupan dan juga memiliki nilai sosial budaya.
“Tanpa langkah-langkah konkret seperti menahan laju deforestasi, penetapan kawasan konservasi, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusakan, hutan alam Papua akan terus mengalami kerusakan yang terkesan ugal-ugalan, ” sindir Ikbal.
Pihaknya menuntut komitmen nyata dari calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua yang bertarung di Pilkada 2024 untuk melindungi dan melestarikan hutan alam Papua demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi Papua mendatang.
“Eksploitasi hutan alam atau hutan adat yang kebablasan tidak akan mengubah nasib orang Papua menjadi lebih baik. Sebaliknya, tindakan tersebut justru akan merusak tatanan nilai-nilai, normal, sosial, dan budaya serta kearifan lokal. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, kita perlu fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang arif dan bijaksana. Masyarakat adat dilibatkan setiap pengambilan keputusan, ” paparnya.
“Kami menanti komitmen para pemimpin di Papua untuk lebih serius berbicara dan memproteksi hutan Papua. Kami butuh pemimpin yang kepala batu terhadap kebijakan pusat yang tak memihak kepada hak dasar masyarakat adat. Pemimpin yang tidak selalu tunduk atas kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan hutan, ” imbuhnya.
Disini para pegiat lingkungan memastikan tidak memilih pemimpin yang berlaga di Pilkada 2024 yang tidak memiliki komitmen dan tidak menuangkan visi misi yang berkaitan dengan isu lingkungan mengingat masa depan Papua adalah milik kami yang dititipkan untuk generasi selanjutnya.
“Bagaimana mau memilih jika tidak bisa menyelamatkan hutan yang tersisa. Suara kami mungkin sedikit tapi paling tidak kami punya prinsip dan sikap sebagai anak muda yang sepatutnya menerima tongkat estafet kepemimpinan tersebut,” tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos