

Nicolaus Wenda: Tinggal Tiga Kabupaten Masih Proses Rekon
JAYAPURA- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mendapat kabar baru terkait hasil tes CPNS formasi 2018 Provinsi Papua dan Papua Barat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menyebutkan sebagaian besar tes CPNS di tingkat kabupaten dan kota, maupun provinsi, sudah direkon.
Namun, masih terdapat 3 kabupaten yang masih dalam proses rekon, yakni Kabupaten Paniai, Mamberamo Raya, dan Kabupaten Puncak.
“Sebenarnya punya kami (Pemprov Papua, red) sudah selesai. Hanya terlambat teman-teman di daerah yang tidak melakukan revisi sesuai dengan permintaan Kemenpan. Makanya, sedikit terhambat,” ujar Nicolaus Wenda kepada wartawan, Senin (17/2) kemarin.
Namun, sambung Wenda, karena sebagian besar kabupaten/kota/provinsi sudah selesai direkon, maka hasil tes CPNS formasi 2018 siap untuk diumumkan.
Menurutnya, apabila 3 kabupaten yang masih dalam proses rekon ini sudah rampung, maka pengumuman hasil tes CPNS 2018 akan dilakukan.
“Namun, karena waktu yang sudah terlalu lama, dimana masyarakat terus-terusan menunggu, maka saya minta Kemenpan agar kabupaten/kota/provinsi yang sudah selesai direkon, hasilnya bisa diserahkan terlebih dahulu kepada kami, sehingga dapat diumumkan. Sementara 3 kabupaten yang masih dalam proses rekon, nanti pengumumannya menyusul,” tambahnya.
Dengan kata lain, pengumuman hasil tes CPNS 2018 terlebih dulu dapat dilakukan untuk kabupaten/kota/provinsi yang proses rekonnya sudah rampung. Sehingga, tidak perlu menunggu proses rekon 3 kabupaten yang belum rampung baru kemudian pengumuman dilakukan. (gr/nat)
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…
Saat kapal dalam perjalanan menuju Jayapura, tiga penumpang ini diketahui merokok di dalam kapal, tepatnya…
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…