JAYAPURA-Terkait rencana aksi demo, menurut salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung, saat ini Benny Wenda, Melinda Janki (Pengacaraan HAM Internasional ULMWP), Lord Harries (anggota parlemen Inggris dan Powes Parkop (Gubernur Port Moresby, PNG) sedang memprakarsai pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London pada 18 Oktober 2023 mendatang.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
Dikatakan, bila pertemuan IPWP 18 Oktober 2023 didukung beberapa anggota House Of Lords (MPR) di Parlemen Inggris maka House Of Common akan menerbitkan surat izin pemakaian ruang di Parlemen Inggris.
“Hanya yang perlu diingat adalah di Parlemen Inggris ada dua kamar yakni House Of Common (DPR) dan House Of Lords (Senate atau MPR ). Tanpa dukungan dari anggota House Of Lords maka surat izin penggunaan ruangan di parlemen akan sulit dikeluarkan,” kata Yaung saat dikonfirmasi, Senin (16/10).
Dan untuk mendapat dukungan surat House Of Lords maka dibutuhkan bukti dukungan rakyat Papua terhadap kegiatan tersebut. “Karena itu ULMWP harus menggerakan pendukungnya di dalam negeri untuk menggelar demo besar – besaran mendukung rencana kegiatan IPWP 18 Oktober nanti. Ini hanya untuk mendapat sebuah surat izin pemakaian ruang di Parlemen Inggris,” beber Yaung.
Hanya saja Dosen Hubungan Internasional ini mengaku miris mengingat untuk mendapat surat ijin pemakaian ruangan di Parlemen Inggris, rakyat Papua disuruh berhadapan dengan aparat keamanan. Massa kemungkinan diperintahkan untuk all out bahkan bisa diskenariokan harus ada korban.
“Saya hanya kasihan sebab rakyat Papua terus dikorbankan untuk kepentingan para elit Papua di dalam dan di luar negeri. Harusnya mereka bisa lebih cerdas. Jangan mau diperalat terus,” sindirnya.
Marinus Yaung melihat IPWP akan berusaha semaksimalkan mungkin agar mendapat surat ijin dari House Of Common guna bisa menggunakan ruangan Parlemen Inggris. Ini nantinya dijadikan bentuk propaganda politik agar rakyat Papua selalu percaya bahwa Parlemen Inggris mendukung agenda ULMWP dan IPWP untuk referendum Papua.
Namun yang perlu diketahui kata Yaung di Parlemen Inggris terdiri dari 650 anggota di House Of Common dan 800 anggota di House Of Lords. Dan kalau Benny Wenda dan ULMWP mau mendapat dukungan Parlemen Inggris terhadap agenda referendum Papua maka harus mendapat dukungan suara 3/4 suara di House Of Common dan 1/2 suara di House Of Lords.
“Selama ini yang saya tahu hanya kurang lebih empat anggota parlemen Inggris yang mendukung kampanye Benny Wenda dan ULMWP, yakni Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dan Jeremy Corbyn atau ketua Partai Buruh Inggris tapi tiga tahun belakang ini Jeremy Corbyn sudah tidak lagi bersuara untuk isi Papua di Parlemen Inggris,” bebernya.
Selain itu, informasi lain disampaikan bahwa pertemuan IPWP bulan ini di London rencananya akan dihadiri oleh pemimpin baru ULMWP hasil KKT ke – 2 di Vanuatu yakni Oktovianus Mote. “Nanti kita lihat apakah Mote bisa meyakinkan Parlemen Inggris untuk mendukung agenda referendum Papua atau tidak ada kemajuan sama sekali untuk menarik simpati dan dukungan anggota parlemen Inggris,” sindirnya.
Yaung merasa ragu mengingat komunitas negara – negara MSG, ULMWP sudah kehilangan dukungan dan pintu keanggotan penuh sudah ditutup. Kini ULMWP mencoba meyakinkan Parlemen Inggris bulan Oktober untuk agenda referendum Papua. Belum lagi disaat yang sama Inggris merupakan salah satu Negara negara yang memobilisasi dukungan negara-negara persemakmuran Inggris di PBB untuk mendukung proposal keanggotaan Indonesia, di Dewan HAM PBB.
Hasil dari dukungan Inggris ini juga yang membuat Indonesia memperoleh 186 suara anggota PBB dari total anggota jumlah anggota PBB 192 negara.
“Jadi sekali lagi untuk mendapat mendukung dukungan Parlemen Inggris terhadap isu politik yang bukan isu dari para konstituen anggota Parlemen Inggris, maka harus melalui mekanisme penyebaran petisi meminta pendapat rakyat Inggris, yang menjadi konstituen anggota parlemen Inggris,” jelasnya.
Usaha ini akan semakin berat mengingat analisa Yaung, Benny Wenda dan orang Papua bukan konstituen anggota Parlemen Inggris. “Pertanyaannya siapa orang Papua atau orang Indonesia yang jadi anggota Parlemen Inggris saat ini yang bisa mendorong aspirasi referendum Papua,” paparnya.
Iapun menyarankan untuk jangan terlalu berharap banyak terhadap dukungan Parlemen Inggris guna membantu membesarkan isu referendum Papua sebab pemerintah kerajaan Inggris juga tidak mendorong isut tersebut mengingat hanya ULMWP yang mengkampanyekan isu referendum Papua di Inggris untuk mendapatkan dukungan internasional.
“Saya pikir yang dilakukan masih berat kalau berharap pemerintah Inggris untuk ikut dalam propaganda isu – isu Papua,” tutupnya. (ade/wen)