Ungkap Johni berdasarkan data BKSDA Papua pada 2024, pihaknya berhasil menahan sebanyak (38) ekor satwa dilindungi tersebut dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Namun untuk tahun ini (2025) kepala BKSDA itu tidak menyebutkan secara detail tetapi yang pasti ada.
Lebih jauh Johni mengatakan adapun kendala yang dialami pihaknya selama ini yakni kurangnya pemahaman serta kurangnya sosialisasi pihaknya terhadap hewan dilindungi kepada masyarakat luas.
“Kita tentunya perlu kerjasama dengan masyarakat adat tentunya, serta kita akan melakukan sosialisasi rutin dari hati-hati,” ujarnya.
Sebagai informasi perdagangan satwa liar dilindungi saat ini kian marak di Papua terkhusus di Kota/kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Tak sedikit orang menjualkan hewan langka itu melalui media sosial (medsos).
Dari pengamatan Cenderawasih Pos di beberapa titik dan akun Medsos, satwa seperti Kangguru pohon, Kuskus, Rusa hingga Burung Cenderawasih yang seharusnya dilindungi, malah dijual secara daring melalui platform seperti Facebook. Adapun faktor-faktor seperti ekonomi, permintaan konsumen, dan hiburan menjadi pendorong utama perdagangan ilegal ini.
Namun disisi lain para perdagangan ini tidak hanya merugikan satwa yang dilindungi, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan.Kepala BKSDA Papua menjelaskan, para perdagangan hewan langka dan dilindungi melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurutnya untuk menurunkan kasus seperti ini, BBKSDA Papua terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Berdasarkan keterangan saksi yang juga merupakan keluarga korban Maklon (31) mengatakan korban saat ini sudah…
Ia menegaskan, masuknya Injil ke Tanah Tabi menjadi tanda bahwa kasih Kristus terus hidup dan…
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 2 Tahun 2026 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari…
Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ketahanan energi Indonesia hanya bergantung pada cadangan jangka…
Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu, status siaga 1 TNI yang…
Terkait dengan THR, Pemerintah Kabupaten Keerom telah menyiapkan dana yang cukup besar, yakni mencapai Rp18…