

Thomas Sondegau ( FOTO: Gamel/Cepos)
JAYAPURA – Tak hanya Fraksi Golkar yang mendesak pemerintah agar kontingen Provinsi Papua bisa segera diberi kepastian untuk mempersiapkan diri mengikuti agenda PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun ini. Namun desakan lain muncul dari Fraksi Demokrat. Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau mengingatkan pemerintah untuk tetap menganggarkan dana bagi kontingen Provinsi Papua.
“Ini bicara rasa hormat dan harga diri juga. Kita baru kemarin menjadi tuan rumah dan sekarang diundang sehingga sepatutnya bisa ikut terlibat,” kata Thomas di akhir rapat paripura di DPR Papua, Kamis (13/6).
Thomas juga sependapat bahwa pemerintah perlu segera mengeluarkan angka dan memastikan bahwa kontingen Papua bisa ambil bagian.
“Kita tidak mungkin mengabaikan mereka yang sudah berlatih keras selama ini dan kita juga baru menjadi tuan rumah sehingga selayaknya kembali menjadi tamu yang baik menghormati undangan tuan rumah,” bebernya.
Untuk persoalan keuangan yang menjadi kendala, Thomas mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji apakah bisa menggunakan dana cadangan atau dana abadi atau seperti apa. “Mungkin itu jalan terakhir yang bisa kita ambil. Menggunakan dana cadangan,” tutup Thomas. (ade/nat)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menyatakan terjadi peningkatan kasus campak yang terjadi saat ini. Penyebarannya diduga…
Keduanya adalah pasangan tuli yang kini tengah merintis usaha berjualan kopi di Kotaraja dalam tepatnya…
Ia menjelaskan, Kapal Papua Baru bukan satu-satunya yang tenggelam di kawasan tersebut. Saat ini tercatat…
Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Kevin Febrian Chen mengalami luka parah dan meninggal dunia…
Menurutnya, seminar ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil kajian mengenai biodiversitas Papua,…
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan…