Masyarakat Port Numbay Bisa ke RS, Tapi Rujukan ke Puskesmas Dulu
JAYAPURA– Kebijakan manajemen RSUD Jayapura yang menghentikan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan kartu Numbai sehat disayangkan oleh Pemkot Jayapura.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan persoalan yang terjadi sebenarnya bukan karena Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu membayar, tetapi karena manajemen rumah sakit yang kurang disiplin.
Terutama terkait dengan waktu klaim yang menjadi kewajiban rumah sakit untuk dilakukan secara rutin kepada dinas Kesehatan Kota Jayapura.
“Jadi kesalahannya teman-teman (RSUD Jayapura) terlambat mengajukan klaimnya, dari rumah sakit Jayapura. Rumah sakit terlambat, mungkin manajemennya harus diperbaiki. Teman-teman sudah berkali-kali kita rapat, mohon untuk mengajukannya dengan baik. Sebenarnya bukan kami tidak mampu bayar, kami bayar, tetapi klaimnya harus diajukan, kemudian kita tertiblah administrasinya,”tegas Ni Nyoman Sri Antari, Rabu (13/3) kemarin.
Dia bahkan mencontohkan beberapa Rumah Sakit milik pemerintah di Kota Jayapura yang selalu terlambat bahkan tidak mengajukan klaim pasien layanan Numbai Sehat. Bahkan, dia mencontohkan Rumah Sakit Abepura, harus didatangi dan dikejar oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk segera menyelesaikan klaim yang semestinya sudah harus dilakukan.
“Beda Rumah Sakit Provita, Dian Harapan, Rumah Sakit Martin Indey, dia ajukan, ada pasien dia mengajukan memang, dia tertib administrasi,” katanya.
Lanjut dia, mengenai tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah itu ada aturan mainnya. Misalnya kapan harus dibuka dan kapan harus di close (tutup) sehingga rumah sakit rumah sakit ini harus menyelesaikan klaimnya sebelum batas akhir yang sudah ditentukan. “Sudah tahu dan sudah berkali-kali diajak supaya lakukan klaim,” ungkapnya.
Kasus yang terjadi di rumah sakit daerah dok 2 Jayapura, pihak rumah sakit itu mengajukan klaimnya di bulan Desember 2023 untuk layanan sampai di September.
“Mereka mengajukan di Desember itu klaimnya sampai di September. Klaim yang ini nih baru diajukan tahun ini,” bebernya.
Lebih lanjut, di tahun 2023 Pemerintah kota Jayapura menganggarkan sebesar Rp 7 Miliar untuk program Numbai sehat. Dari jumlah tersebut hanya Rp 4 miliar yang terserap sedangkan sisanya dikembalikan ke kas negara. Persoalannya sama karena tidak adanya klaim dari rumah sakit.
“Sebenarnya tidak masalah, kita koordinasi dulu aturan keuangan itu kan tidak seenak hati gue gitu ya, kita kejar-kejar teman-teman rumah sakit untuk ajukan klaim,” imbuhnya.
Sementara itu dia meminta pasien atau masyarakat untuk menggunakan fasilitas Rumah Sakit lain selama pihaknya masih dalam proses menyelesaikan persoalan tersebut.
” Jadi untuk masyarakat kita sebenarnya semua rumah sakit di kota Jayapura ini bisa berobat. Tapi sistem rujukan ke Puskesmas dulu,” tambahnya. (roy/wen).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos