PBH DPC Peradi Kota Jayapura Desak PJ Gubernur Papua Segera Tenerbitkan SK Pengangkatan CPNS bagi 117 Tenaga Honorer
JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menyebut, pengurusan masalah tenaga honorer K2 di Pemkot Jayapura, sementara ini sedang berada di pusat. Untuk kelanjutannya masih menunggu proses pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
“Setelah Pemilu baru kita mulai proses untuk permasalahan yang honorer kemarin ya, supaya tidak membuat keributan dan kegaduhan” kata Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey, usai memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemkot Jayapura, Senin (12/2).
Dia mengatakan, verifikasi dan validasi sedang dilakukan tetapi bukan sampai di situ saja, nanti pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi lagi termasuk yang kemarin 1200an yang lulus itu.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
“Itu akan diverifikasi validasi Jadi kalau tidak bekerja yang jelas tidak bisa,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui Pemkot Jayapura telah mengumumkan nama-nama tenaga kontrak K2 di Pemkot Jayapura yang dinyatakan lulus dalam pengangkatan PNS formasi khusus Papua.
Secara umum di Papua, formasi yang diberikan sebanyak 20.000 CPNS. Sementara kuota yang disediakan bagi honorer K2 Pemkot Jayapura sebanyak 1200. Pengumuman yang sudah dilakukan itupun, sempat menjadi polemik bahkan aksi protes dari sejumlah tenaga honorer hingga masyarakat di Pemkot Jayapura sempat terjadi. Ini terkait nama nama tenaga kontrak yang tidak terakomodir dalam pengangkatan formasi khusus tersebut.
Pemkot Jayapura kemudian mengambil langkah untuk memverifikasi dan memvalidasi kembali data-data tenaga honorer K2 itu, dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Sehingga dapat memastikan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak bekerja namun namanya tertera dalam data CPNS yang dinyatakan lulus.
Sementara itu Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Kota Jayapura mendesak PJ Gubernur Papua untuk segera menerbitkan SK pengangkatan CPNS bagi 117 tenaga Honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Provinsi Papua.
Tuntutan itu dilayangkan PBH DPC Peradi Kota Jayapura, lantaran tenaga Honorer tersebut tidak mendapatkan kejelasan terkait pengangkatan CPNS pada Progam THK 2, tahun 2023 lalu.
Padahal secara administrasi mereka telah mengikuti semua tahapan untuk proses pengangkatan CPNS THK 2 tersebut. “Kami minta PJ. Gubernur Provinsi Papua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Provinsi Papua segera menerbitkan SK Penempatan kepada Klien Kami pada Instansi Pemerintah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Papua,” tegas Ketua PBH DPC Peradi Kota Jayapura Pieter El, di Kantor Sekretariat PBH DPC PERADI Kota Jayapura, Senin (12/2) kemarin
Pieter mengatakan secara administrasi 117 Tenaga Honorer dari lingkungan Satpol PP Papua telah lengkap. Dimana dimana pada tanggal 10 Agustus 2021 Kepala Satpol PP dan PBD Papua mengusulkan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi Papua nama-nama Tenaga Honorer yang telah mengabdi sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 di Kantor Satpol PP dan PBD Provinsi Papua.
Adapun jumlah tenaga honorer yang diusulkan untuk mengikuti seleksi CPNS sebanyak 453 orang, termasuk Klien PBH Peradi Kota Jayapura.
Kemudian, sekitar bulan Juni tahun 2022 seluruh Tenaga Honorer diminta mengumpulkan berkas lamaran untuk disampaikan ke BKD untuk diteruskan ke BKN RI, lalu pada awal bulan Agustus 2022 seluruh Tenaga Honorer yang disusulkan megambil Kartu Ujian di Kantor BKN RI Regional IX Kotaraja dan mengikuti Ujian CAT di Kantor BKN Regional IX Kotaraja
Dan berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor: 814.2/6610/SET per tanggal 13 Juni 2023, Surat Gubernur Papua Nomor: 800.1.1/11438/SET tanggal 29 September 2023 dan Gubernur Papua telah menyampaikan nama-nama Tenaga Honorer K2 Usia 35 tahun ke atas untuk diusulkan menjadi CPNS ke MENPAN RB RI dan didalamnya telah pula tercantum nama-nama Klien dari 117 Tenaga Honorer tersebut.
Setelah nama itu diumumkan, kemudian Pemerintah Provinsi Papua melakukan Diklat Prajabatan bertempat di BPSDM Provinsi Papua di Kotaraja sebanyak 4 (Empat gelombang), “Klien kamipun mengikuti semua Diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi itu,” kata Pieter EL.
Sayangnya lanjut Pieter sejak penutupuan Diklat pada tanggal 4 Desember 2023, 117 Tenaga Honorer dari Satpol PP dan PBD Papua itu sama sekali tidak menerima informasi lanjutan apapun, baik itu mengenai SK Pengangkatan CPNS maupun proses penempatan dan pembayaran hak-hak atau Gaji.
Namun sebaliknya oknum-oknum wajah baru dan nama-nama baru yang tidak diketahui darimana asal-muasal honorernya justru telah ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua sejak awal bulan Januari 2024.
Sehingga berdasarkan hal tersebut, PBH Peradi Jayapura melakukan advokasi dan kepada PJ. GUBERNUR PAPUA yang berisikan peringatan hukum. “Kami menilai adanya kejanggalan yang terjadi dalam proses recruitmen atau penerimaan Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi CPNS dilingkungan Provinsi Papua,” kata Pieter.
Sebab lanjutnya proses Prajabatan yang tidak jelas status hukumnya karena sampai saat ini 117 orang Peserta Diklat gelombang IV tidak pernah diberikan Sertipikat Diklat Pra Jabatan, padahal mereka telah mengikuti Diklat Prajabatan pada tanggal 27 November sampai dengan 02 Desember 2024.
“Kami juga menduga, adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam proses rekrutmen dan penempatan serta pengangkatan pegawai Honor K2 menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tandasnya.
Hal itu terbukti kata Pieter, 117 orang Peserta Diklat Gelombang Ke-IV yang notabene adalah tenaga honor yang telah mengabdi sejak tahun 2009. “Namun yang sekarang menjabat di Satpol PP orang orang baru yang tidak tau asal muasal honorernya, namun tiba tiba lulus menjadi tenaga CPNS THK2,” bebernya.
Pihaknyapun kata Pieter telah mengantongi sejumlah data CPNS baru yang diduga kuat data siluman. “Kami akan kawal kasus ini sampai semuanya terbongkar, karena kami mengantongi banyak data siluman pada pengangkatan THK2 ini,” tandasnya.
Pihaknya juga mendesak Polda Papua untuk segera melakukan penyelidikan terhadap seluruh proses pengangkatan di lingkungan Provinsi Papua. Sebab pihaknya menduga kuat adanya praktik Korupsi Kolusi dan Pnepostisme dalam proses pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemda Papua. Serta proses ini dilakukan secara sistematis.
“Saya sudah hubungi beberapa instansi bahwa proses ini melibatkan beberapa struktur yang secara sistematis, jadi ini harus diselidik,” bebernya.
Pihaknyapun mendesak agar PJ Gubernur Papua segera mengevaluasi secara menyeluruh semua proses pengangkatan Tenaga Honorer di Lungkungan Provinsi Papua.
Dan khususnya nasib daei Klien Kami segera diterbitka SK pengangkatan sebagai CPNS, kasian nasib mereka sudah 1 tahun tidak bekerja karena ulah ulah oknum yang bermain dengan proses ini,” tandasnya.
Pieter menegaskan apabila tuntutan itu tidak direspon secara serius maka pihaknya akan segera membawa kasus ini keranah hukum. “Kami akan siapkan 200 pengacara untuk mengawal kasus pengangkatan tenaga Honorer ini,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta kepada Tenaga Honorer yang bermasalah dengan proses pengangkatan CPNS, dapat mendatangi kantor PBH untuk dibantu secara hukum “Kami siap membantu bagi tenaga Honorer yang bermasalah dengan proses pengangkatan sebagai CPNS,” pungkasnya. (roy/rel/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos