

Pieter El, Ketua PBH DPC Peradi Kota Jayapura (Kemeja Putih) didampingi Anggota PBH DPC Peradi Kota Jayapura Bersama Perwakilan Tenaga Honorer Daei Satpol PP dan PBD Papua (Belakang) Jumpa Pers Terkait Kejanggalan Pengangkatan Tenaga Honorer di Lingkungan Provinsi Papua Tahun 2023. (FOTO:karel/cepos)
PBH DPC Peradi Kota Jayapura Desak PJ Gubernur Papua Segera Tenerbitkan SK Pengangkatan CPNS bagi 117 Tenaga Honorer
JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menyebut, pengurusan masalah tenaga honorer K2 di Pemkot Jayapura, sementara ini sedang berada di pusat. Untuk kelanjutannya masih menunggu proses pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
“Setelah Pemilu baru kita mulai proses untuk permasalahan yang honorer kemarin ya, supaya tidak membuat keributan dan kegaduhan” kata Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey, usai memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemkot Jayapura, Senin (12/2).
Dia mengatakan, verifikasi dan validasi sedang dilakukan tetapi bukan sampai di situ saja, nanti pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi lagi termasuk yang kemarin 1200an yang lulus itu.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
“Itu akan diverifikasi validasi Jadi kalau tidak bekerja yang jelas tidak bisa,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui Pemkot Jayapura telah mengumumkan nama-nama tenaga kontrak K2 di Pemkot Jayapura yang dinyatakan lulus dalam pengangkatan PNS formasi khusus Papua.
Secara umum di Papua, formasi yang diberikan sebanyak 20.000 CPNS. Sementara kuota yang disediakan bagi honorer K2 Pemkot Jayapura sebanyak 1200. Pengumuman yang sudah dilakukan itupun, sempat menjadi polemik bahkan aksi protes dari sejumlah tenaga honorer hingga masyarakat di Pemkot Jayapura sempat terjadi. Ini terkait nama nama tenaga kontrak yang tidak terakomodir dalam pengangkatan formasi khusus tersebut.
Pemkot Jayapura kemudian mengambil langkah untuk memverifikasi dan memvalidasi kembali data-data tenaga honorer K2 itu, dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Sehingga dapat memastikan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak bekerja namun namanya tertera dalam data CPNS yang dinyatakan lulus.
Cuaca ekstrem yang melanda dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu bencana tanah longsor susulan…
Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, menjelaskan dalam peristiwa tersebut, dua…
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi…
"Karena dulu Papua belum dimekarkan menjadi enam provinsi sehingga demo-demo masih terpusat di Kota Jayapura.…
Secara umum kata Finnyalia pola curah hujan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh Angin Monsun, sehingga…
Di Papua, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi…