Polisi Diminta Tegas Terhadap Kelompok yang Mengganggu Kamtibmas
JAYAPURA – Rencana aksi massa yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memperingati moment lahirnya New York Agreement dengan turun ke jalan mulai menuai penolakan. Sejumlah tokoh masyarakat angkat suara akan hal ini.
Pertimbangannya adalah masyarakat masih trauma dengan kejadian pada Agustus 2019 lalu termasuk moment pengantaran jenasah gubernur yang akhirnya juga berujung ricuh.
Sekalipun diawal dikatakan akan dilakukan dengan jalan damai namun ujung – ujungnya dipastikan terjadi kericuhan dan aksi – aksi anarkis. Mirisnya lagi tak ada satupun pihak yang menyatakan siap bertanggungjawab.
Ketua Aliansi Sentani Bersatu, Jhon Maurits Suebu menanggapi bahwa terkait adanya rencana aksi pada 15 Agustus nanti termasuk di Kabupaten Jayapura, masyarakat adat suku Sentani meminta pihak kepolisian untuk tidak memberikan ijin terhadap aksi yang berpotensi mengganggu kenyamanan di wilayah adat Suku Sentani dari ujung barat hingga ujung timur.
“Jika kelompok ini terus bersikeras melakukan aksi maka harus ditindak sesuai aturan undang – undang,” kata Jhon dalam video yang dibagikan, Senin (12/8).
Dasar pertimbangannya adalah kejadian pada 28 Desember 2023 lalu disaat pengantaran jenasah Gubernur Lukas Enembe dikatakan ketika itu banyak pihak mengaku sebagai penanggungjawab untuk pengantaran jenasah dari Sentani ke arah Kota Jayapura.
Namun ujung – ujungnya terjadi kericuhan dan pertumpahan darah.
“Terakhir di wilayah adat kami ada pertumpahan darah yang dialami para pejabat dan aparat juga. Itu tidak kami inginkan dan tidak menghormati kami,” bebernya.
Dan dari adat sendiri sudah mengusulkan agar pihak yang bertanggungjawab harus membayar denda terhadap Suku Sentani karena tidak menghormati kebesaran masyarakat tempat dimana aksi dilakukan.
Sentani juga memiliki adat yang menghormati dan tidak setuju dengan adanya pertumpahan darah tapi dengan kejadian itu pihaknya merasa ikut tercoreng tidak.
“Sekali lagi kami minta polisi tegas,” tambahnya.
Lalu kata Jhon masyarakat yang hidup di Sentani diminta tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak tidak perlu ikut terlibat dari aksi yang melawan aturan.
“Selaku orang yang oleh Dewan Adat Suku Sentani kami menyampaikan begitu. Hargai kami dan aparat juga harus tegas,” tutup Jhon Maurits.
Ditambahkan Wakil Ketua I Dewan Adat Suku Sentani, Septinus Ibo bahwa apapun kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada 15 Agustus oleh pihak KNPB ini patut dihindari dan tidak diikuti sebab aksi ini jelang melanggar karena Indonesia adalah negara berdaulat. Yang memaksa harus diberi sanksi.
“Lalu rekan – rekan Ondoafi di lembah Gunung Cyclops diharapkan bisa mengontrol wilayahnya sebab kelompok yang kerap membuat resah ini tinggal di bawah Gunung Cyclop juga. Lalu TNI Polri harus mengawasi secara ketat, lakukan dengan protap atau cara yang sudah ditentukan,” pintanya.
Septinus mewakili DAS Sentani dengan tegas menolak aksi massa 15 Agustus. Ia juga mengingatkan bahwa di Sentani ada masyarakat adat yang memiliki ulayat. Disaat masyarakat Suku Sentani tidak melakukan aksi maka seharusnya masyarakat di luar Suku Sentani bisa menghormati itu.
“Jangan dilakukan di wilayah kami, ingat kamu dari mana dan jangan melakukan di tempat yang bukan asalmu. Silahkan lakukan aksi di tempat kamu berada, kembali kesana,” timpalnya.
“Sentani ujung tombak semua warga yang tinggal disini mau hidup damai dan jika dipaksakan maka bisa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak ada juga yang akan bertanggungjawab,” wantinya.
Senada disampaikan Ketua Organisasi Pejuang Garuda Merah Putih, Yonas Nusi. Pria yang juga menjabat sebagai anggota Kelompok Khusus DPR Papua ini menyatakan bahwa untuk kelompok yang akan melakukan aksi pada 15 Agustus nanti jika aksi berisi upaya yang menentang pemerintah dan negara yang berdaulat maka pihaknya menolak secara tegas.
“Kami tolak dan meminta aparat menindak tegas bahwa aksi yang mengganggu stabilitas daerah. Jika penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat itu kami akan diterima dengan baik tapi inikan bertolak belakang. NKRI sudah final dan di dalamnya ada yang namanya Papua bagian integral dan tidak terpisah dari bangsa Indonesia. Itu yang harus dipahami,” tutup Yonas. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos