JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Senin (11/12) kemarin.
Gubernur mengatakan, fokus APBN 2024 yakni memperbaiki kualitas sumber daya manusia SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem. Selain itu, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
“Juga percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirasasi sumber daya alam, revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural. Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikian mekanisme penyaluran dan sinergi program,” terangnya.
Lanjutnya, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional. Termasuk sinkronisasi belanja pusat dan daerah.
“Terakhir yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lainnya, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan,” bebernya.
Oleh sebab itu, Ridwan berpesan kepada Kementerian/Lembaga di Papua untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif. Sementara itu, bupati/walikota juga diminta memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran rencana kerja pemerintah 2024.
“Saya juga berharap para kepala daerah dan Satker dapat membangun sinergi agar Pemilu terlaksana dan bejalan baik. Kepada seluruh masyarakat, saya mengajak untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan Pemilu dalam suasana yang aman dan lancar,” ucapnya.
Diketahui, berbeda dengan tahun sebelumnya, proses penyusunan dan penyelesaian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 dilakukan secara digital. Dengan demikian DIPA dan Buku Alokasi TKD 2024 tidak lagi dicetak dan penyerahannya dilakukan secara elektronik.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Moudy Hermawan mengatakan, penyerahan DIPA satker K/L dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024. Dilaksanakan berdasarkan lokasi ibukota provinsi masing-masing.
Diantaranya Provinsi Papua berlokasi di Jayapura, 11 Desember 2023, Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke pada 12 Desember, Provinsi Papua Tengah berlokasi di Kab. Nabire, 13 Desember 2023 dan Provinsi Papua Pegunungan berlokasi di Kab. Jayawijaya (Wamena) pada tanggal 19 Desember 2023.
“Hingga penghujung tahun 2023, APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” ucap Moudy Hermawan.
Dijelaskan, kinerja APBN lingkup Papua sampai dengan November 2023 mengalami peningkatan dan solid dalam menjaga perekonomian, dengan capaian realisasi belanja negara sebesar Rp 54,51 T. Sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 3,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi pendapatan sedikit menurun yang utamanya bersumber dari turunnya realisasi pajak.
“Untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.802,3 T didukung upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur, serta basis perpajakan dan tingkat kepatuhan yang semakin baik. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola,” terangnnya.
Lanjutnya, dari sisi belanja, Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 sebesar Rp 3.325,1 T, meningkat 8,6% dibandingkan APBN 2023. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 T.
“Alokasi Pagu DIPA tahun 2024 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Wilayah Provinsi Papua sebesar Rp 9,13 T, dimana tersebar pada 349 satker dari 42 K/L,” ucapnya.
Dijelaskan Moudy, belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Sedangkan Alokasi TKD tahun 2024 untuk Provinsi Papua sebesar Rp 11,77 T, sebagian besar porsinya pada DAU Rp 6,44 T dan Dana Otsus Rp 2,37 T.
“Alokasi TKD ini diperuntukan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” bebernya.
Dikatakan, DIPA yang akan diserahkan telah melalui proses digitalisasi perencanaan penganggaran melalui proses penandatanganan DIPA secara elektronik yang menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap menjadi 4 tahap menggunakan aplikasi SAKTI.
Adapun penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018. Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kami harap agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024, dapat segera ditindaklanjuti agar APBN 2024. Dapat dilaksanakan segera diawal tahun, sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya langsung secara maksimal,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos