TPNPB Bicara HAM Namun Melanggar HAM

JAYAPURA – Akhir agustus 2024 kemarin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengangkat Brigjen Patrige Petrus Rudolf Renwarin menjadi Kapolda Papua, menggantikan Komjen Mathius D Fakhiri. Terkait ini Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan proses pergeseran pejabat baru di tubuh Polda Papua akan menjadi babak baru untuk sebuab perubahan ke depan

Dan kehadiran Brigjen Patrige diharapkan dapat menjawab harapan harapan masyarakat dalam hal menyelesaikan permasalahan  keamanan di Papua yang cukup kompleks, terlebih khusus pembebasan Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens. Pasalnya hingga kini upaya pembebasan pilot masih carut marut  dan tidak dapat diurai secara jelas.

Pembebasan Pilot asal Slandia Baru itu kata Thomas tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Namun hal penting daripada itu ada nilai kemanusiaan yang harus dibela.

Karena ini erat kaitannya dengan harga diri bangsa di mata dunia. Brigjen Patrige Petrus Rudolf Renwarin mestinya memiliki siasat, ataupun langkah strategis untuk memebaskan pilot tersebut, karena secara pengalaman pastinya Patrige sudah tau akan seperti apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Yang tentu dilakukan tanpa adanya  pertumbahan darah baik bagi aparat itu sendiri maupun TPNPB.

“Saya berharap Kapolda baru bisa lebih produktif soal masalah ini,” ujar Thomas di Jayapura, Rabu (11/9).

Lebih lanjut Mantan pengurus BEM Uncen itu juga meminta TPNPB juga agar TPNPB segera membebaskan pilot dari penyanderaan. Perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri orang Papua akan lebih berharga tanpa menciderai seorang pilot yang jelas jelas tidak mengerti  permasalahan politik Indonesia.