JAYAPURA – Akhir agustus 2024 kemarin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengangkat Brigjen Patrige Petrus Rudolf Renwarin menjadi Kapolda Papua, menggantikan Komjen Mathius D Fakhiri. Terkait ini Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan proses pergeseran pejabat baru di tubuh Polda Papua akan menjadi babak baru untuk sebuab perubahan ke depan
Dan kehadiran Brigjen Patrige diharapkan dapat menjawab harapan harapan masyarakat dalam hal menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua yang cukup kompleks, terlebih khusus pembebasan Pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens. Pasalnya hingga kini upaya pembebasan pilot masih carut marut dan tidak dapat diurai secara jelas.
Pembebasan Pilot asal Slandia Baru itu kata Thomas tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Namun hal penting daripada itu ada nilai kemanusiaan yang harus dibela.
Karena ini erat kaitannya dengan harga diri bangsa di mata dunia. Brigjen Patrige Petrus Rudolf Renwarin mestinya memiliki siasat, ataupun langkah strategis untuk memebaskan pilot tersebut, karena secara pengalaman pastinya Patrige sudah tau akan seperti apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Yang tentu dilakukan tanpa adanya pertumbahan darah baik bagi aparat itu sendiri maupun TPNPB.
“Saya berharap Kapolda baru bisa lebih produktif soal masalah ini,” ujar Thomas di Jayapura, Rabu (11/9).
Lebih lanjut Mantan pengurus BEM Uncen itu juga meminta TPNPB juga agar TPNPB segera membebaskan pilot dari penyanderaan. Perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri orang Papua akan lebih berharga tanpa menciderai seorang pilot yang jelas jelas tidak mengerti permasalahan politik Indonesia.
“Sehingga TPNPB tidak mestinya menyandera pilot tersebut apalagi selama ini pilot tersebut membantu orang Papua. Karena jika dilihat langkah TPNPB menyanda Pilot Susi Air, sama halnya membuat pelanggaran HAM, dan tentu diluar dari tujuan dari perjuangan mereka tentang ideologi Papua,” bebernya.
“Saya menilai perbuatan TPNPB bukan memperjuangkan HAM tapi justru melanggar HAM,” kata Thomas.
Untuk memperjuangan ideologi Papua, TPNPB harus lebih inklusif dan terbuka untuk membangun komunikasi dengan semua pihak untuk membebaskan Pilot Susi Air. “Kasian keluarganya sangat merindukan dia, jadi tolonglah, kita tidak melihat dia hanya seorang diri, tapi martabat kemanusiaanya yang menjadi penting untuk kita perhatikan,” imbuhnya.
Pilot tidak punya kepentingan apapun untuk politik Indonesia, jadi tidak harus menjadi korban atas masalah ideologi ini.
“Saya pikir kalau masalah ini dibangun dengan hati yang tulus dan iklas, maka penyelesaian akan menjadi mudah bagi Kapolda Papua,” tutup Thomas. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos