WAMENA – Unsur pimpinan dari Majelis Rakyat Papua Pegunugan (MRPP) akhirnya terbentuk, dimana nama – nama seperti Agus Nikilik Huby sebagai Ketua, Penetina Kogoya Sebagai Wakil Ketua 1, dan Benny Benyamin Mabel sebagai Wakil Ketua II resmi memimpin lembaga kultural tersebut usai dilantik oleh PJ Gubernur Papua Pegunungan Rabu (7/2) malam di Gedung Aithosa Wamena.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando, Wanggai, S.IP, M.A.P menyatakan saat ini Provinsi Papua Pegunungan memasuki babak baru lantaran telah melengkapi struktur organissi dari MRP Pegunungan yang merupakan sebuah lembaga representasi kultural, lembaga yang menjadi simbol, roh bagi Otsus.
“Sebagai DOB tak hanya lembaga eksekutif yang ditata dan dibuat lebih rapih, namun hari ini kita juga terbentuk semakin rapih dengan kehadiran unsur pimpinan MRPP, ketua dan kedua wakilnya ini babak baru untuk melengkapi pembentukan struktural MRPP,”ungkapnya usai pelantikan.
Menurutnya, ini menjadi sebuah babak baru untuk melengkapi struktur dalam MRPP, ini sebuah hal yang dilaksanakan, pihaknya dari Pendekatan eksekutif bersyukur karena kini telah memiliki dua sayap yakni dari Eksekutif dan sekarang ada lembaga kultural dengan tugas yang beragam diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada di Papua Pegunungan.
“Hadirnya sayap Pemprov Papua Pegunungan dari lembaga kultural dalam hal ini MRPP menambah kelengkapan untuk mendorong berbagai strategi, desain percepatan pembangunan, tugas penting MRPP adalah melaksanakan perlindungan, Perlindungan bagi masyarakat OAP, menjaga dan memupun kerukunan beragama dan mendorong peran-peran Perempuan Papua,”jelasnya.
Ia juga mengaku Pemerintah dan Ketua MRPP terpilih akan mengawal beberapa agenda strategis sebagai pondasi untuk rumah baru Provinsi Papua Pegunungan yang baru 1 tahun lebih berdiri, sehingga pihaknya berharap dengan rekam jejak dari pimpinan MRPP atau pimpinan dan anggotanya yang memiliki rekam jejak, jaringan sosial sehingga ini menjadi penting untuk melangkapi kerja eksekutif.
Sekretaris MRPP Lince Kogoya, S.IP, Mengaku jika ia memberikan apresiasi kepada sekretariat MRP dari Provinsi Induk yang sudah datang membantu membackup MRPP, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, hingga unsur pimpinan MRPP terpilih bisa dilantik sehingga untuk pembentukan lembaga kultural ini Papua Pegunungan tidak terlambat.
“Selanjutnya MRPP akan membentuk lagi alat kelengkapan yang akan di bawa ke internal yaitu pembagian tiga kelompok Kerja (Pokja) khususnya Adat, Agama dan Perempuan dewan kehormatan dan lain –lain ,”kata Lince Kogoya.
Ketua MRPP Agus Nikilik Huby menyatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada PJ Gunernur Papua Pegunungan dan juga sekretariat MRP telah memberikan kesempatan sebagai pimpinan lembaga kultur ini, MRPP akan terus bergandengan tangan dengan pemerintah bagaimana kedepan memajukan kesejahteraan masyarakat.
“Bersama dengan pemerintah, kita akan jalan bersama mengawal program yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua di wilayah 8 Kabupaten Se-Papua Pegununugan,” bebernya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua I Penetina Kogoya, menilai jika sebagai salah satu perwakilan unsur perempuan yang ada dalam pimpinan MRPP, pihaknya lebih fokus untuk mendorong sebuah regulasi atau peraturan daerah kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan perlindungan kepada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memang tinggi di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami melihat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tinggi di Papua Pegunungan oleh karena itu harus ada semacam regulasi atau peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan kita dorong,” tegasnya.
Ia juga mengaku, pihaknya selaku Anggota MRPP yang pertama terbentuk setelah DOB Provinsi Papua Pegunungan ini, ada sejumlah langkah yang direncanakan namun tidak keluar dari representasi kultur tentang pemberdayaan dan perlindungan ibu dan anak, karena pihaknya merupakan perwakilan perempuan di seluruh Provinsi Papua Pegunungan.
“Jadi kami akan lebih memantapkan lagi untuk perempuan di Papua Pegunungan dan lebihnya kami akan kerjasama dengan pemerintah sebab sebagai lembaga kemitraan kami perempuan Papua di wilayah ini tak lepas sebagai masyarakat Papua Pegunungan,”ujar Penetina Kogoya
Sementara Wakil Ketua II Benny Benyamin Mabel melihat jika MRPP sebagai dewan kultural yang memiliki 1 kewenangan itu yang akan dijalankan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak -hak orang asli Papua di berbagai bidang.
“Tentu kita akan melihat regulasi yang disusun oleh pemerintah apakah menguntungkan orang Asli Papua atau tidak, disitu tugas kami untuk melakukan diskusi dengan pemerintah provinsi, kami akan berikan masukan pada pemerintah apabila kebijakan yang diambil tak berpihak pada OAP,”tegasnya.
Benny Mabel menilai langkah ini diambil agar hak-hak orang Asli Papua dalam Otsus II ini bisa terpenuhi semua, sehingga apabila Otsus ini berakhir tidak ada lagi OAP yang mengatakan kalau otsus ini gagal, tapi sejak awal provinsi ini berdiri pihaknya akan terus dan bekerjasama dengan pemerintah.
“Saya secara pribadi dan sudah bersepakat dengan anggota yang lain dalam Bimtek kemarin sudah berbicara bagian itu provinsi ini harus lebih baik dari DOB yang lain, kami tidak mau lagi gunung ini begini dan begitu kami ingin yang terbaik,” tutup mantan wartawan Jubi. (jo/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos