“Kita bertanya kembali apakah itu benar atau tidak dari perspektif hukum juga. Yang lain tidak di kembalikan langsung di tangkap. Nanti masyarakat akan menterjemahkan. Hukum kok bisa seperti itu? Sama-sama dalam satu masalah yang lain ditahan tetapi yang lain dikasih kembali dia tidak di kenai hukum?,” singgung nya.
Sebutnya, kondisi ini mengakibatkan timbulnya berbagai pandangan ditengah masyarakat terkait dengan penafsiran hukum itu sendiri.
Karena itu, guru besar Universitas Cenderawasih itu menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan hukum berupa sosialisasi dilakukan oleh penegak hukum kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran beda dan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.
“Oleh sebab itu, Kejaksaan Tinggi Papua dan Pengadilan harus memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Meski begitu, aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui…
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan.…
Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran akses transportasi udara dan distribusi logistik bagi masyarakat di…
Rentetan kekerasan itu memuncak pada Senin (2/2), ketika Daniel Datti, SE (41), seorang pekerja mebel…
Kepergian pria kelahiran Sorong, Papua Barat ini menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi Persipura Jayapura,…
Rilis ini mencakup ratusan ribu email, ribuan video dan puluhan ribu foto yang menunjukkan interaksi…