Minta Pemerintah Hadirkan Pengadilan HAM di Papua

JAYAPURA– Tokoh Agama Herman Saud menyebut hingga kini, tidak ada saling kepercayaan antara orang Papua dengan pemerintah Jakarta. Saling mencurigai hingga kemudian menimbulkan banyak masalah.

“Kita selalu saja saling mencurigai, padahal kita ini (warga-red) Indonesia. Seperti yang terjadi saat ini di pedalaman, dimana anak muda Papua yang lahir tahun 90-an melakukan pemberontakan, ini juga soal kepercayaan,” bebernya.

Herman menyebut, saat pertemuan dengan Wapres, orang nomor dua di Indonesia itu menyampaikan ada hal hal yang terjadi di Papua. Sehingga itu, perlu duduk bersama, berbicara lalu mencari letak masalahnya dimana.

“Saya rasa ada miskomunikasi dan masalahnya itu ada pada pemerintah kita di Papua, pemerintah tidak jujur dan tidak melakukan tugas yang diamanatkan pemerintah pusat untuk membangun masyarakat Papua. Sebagaimana selalu ada diskriminasi dan membuat aturan sendiri sendiri,” tuturnya.

Herman juga menyebut bahwa Pengadilan HAM perlu didirikan di Papua, sebab selama ini sidang sidang pelanggaran HAM di gelar di luar Papua lantaran tidak adanya pengadilan HAM.

Sementara itu, Direktur Elsham Papua, Pdt Matheus Adadikam menyampaikan dalam pertemuan dengan Wapres juga disampaikan tentang pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua serta mencari solusinya.

“Yang saya cukup garisbawahi, keterbukaan Wapres untuk bersama sama mencari solusi terkait dengan persoalan di tanah Papua,” tegasnya.

Matheus juga berpesan bahwa para pihak untuk tidak selalu menganggap Elsham, pegiat HAM, pegiat kemanusiaan dan pegiat lingkungan sebagai musuh. Sebab, selama ini mereka bekerja mulai dari akar rumpur dan membangun Papua seperti apa yang dicita citakan kedepannya.

Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam konferensi persnya menyampaikan kali ini kehadirannya di Papua untuk mendengarkan pandangan-pandangan, usulan dan saran dari berbagai kelompok masyarakat Papua.

Wapres juga menanggapi singkat usulan pembangunan Pengadilan HAM di Papua. Ia mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pihak terakit.

“Oh itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait soal pengadilan HAM di Papua,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga menanggapi terkait dengan tidak adanya kepercayaan antara masyarakat Papua dengan Pemerintah pusat atau salin mencurigai. Wapres menyampaikan jika pemerintah sedang berusaha menghilangkan ketidak percayaan itu melalui dialog dialog yang terus dilakukan dengan para tokoh.

“Banyak hal yang kita lakukan di luar rapat formal ini, beberapa hal yang bisa kita selesaikan dengan pegiat HAM, tokoh adat dan berbagai pihak. Termasuk dialog-dialog di tingkat sektoral,” kata Wapres.

Melalui dialog tersebut, diharapkan hal hal yang menjadi salah pengertian akan hilang. Yang terpenting kata Wapres, bicara apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat Papua.

Sementara itu, disinggung upaya melakukan komunikasi dengan kelompok bersebarangan dalam hal ini KKB, Wapres menyampaikan kalau bicara merdeka tentu tidak ada.

“Kalau merdeka itu bukan solusi, tapi dalam masalah yang lain kita bisa bicarakan secara terbuka,” pungkasnya. (fia/wen)