

PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menerima penyerahan tanah adat dari perwakilan 5 suku di Distrik Welesi seluas 90 hektar. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan memastikan jika pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan yang berpola Green Etnik Goverment Cluster tak hanya akan menjadi kawasan perkantoran semata namun juga akan di jadikan sebagai wilayah objek wisata sebab dalam kawasan penyangga akan dikembangkan kopi serta beberagai hasil lainnya dari masyarakat.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan untuk lokasi inti yang telah diserahkan akan dibagi pusat pemerintahan namun ada unsur budayanya dan suasana penghijauan, ini yang diinginkan dalam perencanaan itu ada beberapa zona percontohan untuk kebun yang akan menjadi binaan dari dinas pertanian dan dinas pemberdayaan masyarakat kampung.
“Ini akan menjadi contoh kalau ada orang datang ke Papua Pegunungan mereka bisa melihat sekeliling pusat pemerintahan di wilayah Distrik Welesi, 90 hektar adalah kawasan inti dan kami tidak bangun di sekitar kawasan inti saja tapi ada kawasan sekitarnya yang akan dibangun,”ungkapnya Sabtu (8/6) kemarin.
PJ Gubernur Papua Pegunungan mengaku beberapa waktu lalu ia sudah melihat wilayah sekitar yang ada kebun kacang kedelai, di atas sedikit ada tempat wisata dan juga ada perkebunan kopi dari dinas teknis bisa melihat hal ini untuk dikembangkan bersama yang lainnya seperti madu, dan sebagainya, ini adalah kawasan di luar dari kawasan inti yang disebut kawasan penyangga dari KIPP itu.
“Jadi kita akan melakukan koordinasi dengan kepala kampung Yagara untuk bisa melihat potensi kopi ini, jadi selain kawasan inti, kawasan di sekitar itu juga akan menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga bisa dijadikan oleh wilayah objek wisata, yang baru dan tentunya akan menjadi sumber pengasilan bagi masyarakat di distrik welesi,”jelasnya.
Velix juga mengaku dalam penyerahan 90 hektar tanah adat yang dilakukan 5 suku di wilayah distrik welesi ada 14 perjanjian yang harus disikapi oleh pemerintah provinsi Papua pegunungan, oleh karena itu ia meminta kepada masyarakat di Distrik welesi untuk meyiapkan sumber daya manusia sejak usia dini baik yang masih sekolah maupun yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Page: 1 2
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah, mengingat beban belanja…
Kabar terkait keberadaan ikan sapu-sapu atau Hypostomus plecostomus yang ditemukan di Danau Sentani sempat membuat…
Ia merinci, kebutuhan tenaga ATLM di masing-masing wilayah cukup tinggi. Papua Pegunungan menjadi daerah dengan…
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tak lagi dipandang sebagai tempat akhir dari perjalanan hidup seseorang, melainkan sebuah…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan…
Kasubdit IV Tipidter Polda Papua, Kompol Agus Ferinando Pombos, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir…