

Egianus Kogeya (FOTO: TPN- PB For Cepos)
JAYAPURA – Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma Jendral Egianus Kogeya menegaskan empat orang korban mutilasi di Timika bukan merupakan anggotanya.
“Kami dari TPNPB-OPM Ndugama Kodap III Darakma Ndugama klarifikasi berita dengn narasi miring dan opini negatif di media-media nasional dan juga di media-media sosial terkait kasus pembunuhan yang disertai mutilasi empat orang Asli Papua dari suku Nduga di Timika Papua oleh Militer Indonesia pada 22 Agustus 2022,” katanya.
“Namun saya cek ke seluruh pimpinan dan anggota wilayah batalyon-batalyon, kompi-kompi hingga regu serta semua anggota inteljen telah saya pastikan bahwa mereka semua ada dan sehat tidak ada pasukan saya yang korban,” katanya.
Maka ia menyayangkan media-media Indonesia lebih dulumemberitahukan kepada publik tanpa memberitahukan dan memastikan kepada dirinya tentang empat warga Nduga yang di mutilasi oleh militer di Timika Papua, dan mereka menyebut ada keterlibatan anggota Egianus Kogeya itu sangat tidak benar.
Ia juga menyampaikan bahwa kasus ini motifnya sangat jelas, maka publik silakan ikuti dan keluarga korban silakan tuntut sesuai dengan artikel dan instrumen hukum adat nasional maupun hukum internasional.
“Karena setelah kami melihat dari alur cerita rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian di beberapa tempat kejadian perkara (TKP) sangat jelas. Bahwa kasus ini bukan baru namun sebenarnya ada banyak catatan buruk kejahatan militer Indonesia di seluruh wilayah Papua, oleh karena itu Saya Jendral Egianus Kogeya ingin mengatakan kepada rekan-rekan media dan kepada publik bahwa kenapa dan mengapa saya harus berjuang untuk Papua Barat harus merdeka dari Indonesia, karena banyak rakyat saya telah di bunuh oleh militer Indonesia, dari sejak Indonesia datang ke Papua tahun 1963 sampai detik ini masih belum berhenti dan justru sedang berlanjut,” katanya.
Egianus mengatakan sejak dulu ia telah mendengar bahwa militer dan polisi Indonesia selalu lakukan banyak kekerasan di Papua, namun tidak pernah diproses hukum dan diadili sesuai perbuatan mereka.
Terkait mutilasi dan sejumlah peristiwa pelangaran HAM dan masalah status poltik, di Papua ia mendesak presiden Joko Widodo agar membuka diri dan buka hati untuk keselamatan Rakyat Indonesia dan Rakyat Papua untuk Lepaskan Papua dari Indonesia dan Merdeka dari Indonesia. (oel/wen)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…