Wamen HAM Pastikan Negara Hadir Untuk Intan Jaya

JAKARTA- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto memastikan bahwa negara hadir dalam upaya penanganan pengungsi yang ada di Intan Jaya, Papua Tengah. Dia menyebut, Kementerian HAM segera melakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga untuk bersama-sama melakukan upaya penanganan pengungsian.

“Ada banyak pengungsi di sana dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar,” kata Mugiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data sementara jumlah pengungsi yang dilaporkan sebanyak 122 ribu jiwa.

“Jadi kami ingin memastikan negara hadir untuk memastikan persoalan pengungsi bisa ditangani dengan baik, dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya. Menurut dia, penanganan pengungsi ini harus komprehensif melibatkan kementerian dan lembaga terkait, memastikan hak asasi manusia di wilayah tersebut terpenuhi dari aspek keamanan, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan sebagainya.

“Jadi ada banyak yang menjadi atensi kami. Mereka yang mengungsi punya hak atas shelter. Memastikan tempat mereka mengungsi aman, kebutuhan dasar bisa terpenuhi,” ujar Mugiyanto. Sementara itu, Astama Ops Polri Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan Polri telah melakukan upaya-upaya pemulihan di wilayah Intan Jaya pasca-insiden kontak senjata, terutama pemulihan keamanan.

Dia mengatakan bahwa TNI bersama Polri melakukan pembersihan agar aktivitas penerbangan di distrik tersebut bisa berjalan normal kembali. “TNI-Polri mengirim personel ke sana untuk memulihkan keadaan,” kata Fadil. Diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimpun informasi awal terkait kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM yang terjadi di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7) malam.

Dalam peristiwa tersebut, seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau yang sedang mengandung meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah terkena peluru saat berada di dalam rumahnya. Komnas HAM menyebut insiden itu terjadi di tengah eskalasi kekerasan yang meluas di Tanah Papua dalam beberapa hari terakhir.

Rangkaian peristiwa tersebut juga mengakibatkan seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing meninggal dunia. TNI menyatakan peluru yang mengenai Melkiana berasal dari kelompok bersenjata.

Selain itu, Komnas HAM memperoleh informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pada hari yang sama. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh kelompok TPNPB-OPM Kodap Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak.

Dalam kejadian itu, pilot pesawat berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas ditembak, sedangkan tujuh penumpang yang merupakan Orang Asli Papua dilaporkan selamat. Berdasarkan catatan Komnas HAM, penyerangan terhadap pesawat komersial juga terjadi di Bandara Koroway Batu, Yahukimo, pada 11 Februari 2026 yang mengakibatkan dua pilot tewas ditembak. Lembaga tersebut menduga kedua serangan terhadap pesawat di Yahukimo dilakukan oleh kelompok yang sama.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025 serta 26 kasus hingga April 2026.(*/ANTARA)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q