Tidak Lama Lagi Provinsi Papua Pegunungan Tengah Akan Disahkan

Ketua DPC Partai Demokrat Kabuaten Mamberamo Raya, Karel J Thanem saat menyerahkan surat dukungan sebagai calon atau kandidat ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua kepada wakil ketua I DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak di Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Rabu (9/3). (FOTO: Istimewa)

Befa: Intelektual dan Masyarakat Mari Rapatkan Barisan

JAKARTA-Dalam waktu tidak lama lagi Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan disahkan. Hal ini terungkap setelah Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (ABPTP) Befa Yigibalom SE. M.Si bertemu dengan ketua Ketua Panja RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah Willi Aditia. Kunjungan tersebut juga dihadiri Bupati Yahukimo Didimus Yahuli di Gedung DPR RI, Rabu (9/3)

“Hari ini saya dengan beberapa bupati asosiasi terutama bupati Yahukimo, kami ketemu baleg DPR RI perihal menanyakan legislasi atau perkembangan Rancangan UU Pemekaran Provinsi, terutama Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dari hasil pantauan kami bahwa tidak lama lagi akan disahkan.

Tanggal 15 akan ada Sidang Paripurna dan akan dilanjutkan persidangan-persidangan di DPR RI ini dan itu dalam tahun ini riil yang adalah Provinsi akan ditetapkan Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan terlahir bersama Provinsi Papua lainnya,”Ungkap Befa yang juga Bupati Lanny Jaya Kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/2)

Befa menambahkan oleh sebab itu semua intelektual di Papua terutama di Pegunungan Tengah Papua diharapkan merapatkan barisan dan menjemput Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Adapun pro dan kontra yang ada menurutnya boleh saja, namun harus dilakukan pengkajian sebaik-baiknya dan merenungkannya. Karena Provinsi Papua Pegunungan Tengah hadir dikarenakan Pemerintah Pusat memang memberikan hal tersebut sehingga Negara tidak dapat di dikte terlalu lama.

“Hindarkan pikiran negatif apapun dan dengan pikiran baik ini negara kasih dengan tujuan apapun itu, sebagai warga baik, intelektual wajib menyambut dengan baik,”katanya.

Ia juga memastikan bahwa Provinsi tidak diurus oleh elit politik seperti bupati yang masa kepemimpinannya habis. Hadirnya Provinsi baru harus dilihat dari kerangka yang lebih luas. Oleh itu tidak boleh berpikir sempit, saling mencurigai atau mengambinghitamkan dan sebagainya. Namun harus dilihat dengan kacamata baik bahwa Pemerintah Pusat memberikannya untuk pembangunan dan kesejahtraan masyarakat Papua.(gin)

newsportal