JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Perencanaan Pembanguna, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) telah menggelar monitoring meja semester I (satu) tahun anggaran 2024 di Aula Lukmen ll, lantai 9 kantor gubernur Papua pada, Selasa (30/7).
Kegiatan yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, sekretaris eselon lll, PPTK, Kasubbag keuangan, dan kasubbag program. Dengan membahas APBD Provinsi Papua, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3 terilun lebih dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1021, sementara jumlah paketnya sebanyak 6479.
Sementara itu Untuk rekapitulasi Daya serap SKPD (capaian kinerja realisasi fisik dan keuangan) pertanggal 26 Juli 2024, Realisasi Fisik sebesar, 26,72 persen Realisasi Keuangan, 26,73 persen atau Sebesar Rp. 804.213.225.207,02. Jumlah itu dikategori masih sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
Mendengar hasil tersebut Plt. Kepala Bapperida provinsi Papua, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM. Mengatakan proses pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang terjadi tidak sebanding dengan persiapan dan antisipasi dari pemekaran itu.
“Kita cenderung terjebak dalam agenda politik, sehingga secara administratif ini tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi,” jelas Jhon Wicklif.
Menurutnya sebagai provinsi induk jika dihitung secara kasar mestinya mendapatkan posisi lima (5) triliun lebih, tetapi saat ini provinsi Papua ada di posisi dua (2) triliun dengan selisi tiga (3) triliun.
“Jadi sebenarnya kalau normalnya kita berada di posisi lima triliun lebih, hanya karena langkah-langkah antisipasi untuk proses pemekaran DOB itu tidak dilakukan dengan baik,” lanjutnya.
“Sehingga, kita pasrah terhadap keadaan, kita terjun bebas. Jadi mungkin ini hal yang penting,” tambahnya.
Ia mengajak semua pimpinan OPD dan stakeholder terkait untuk sama-sama mencari solusi dan peluang-peluang apa yg bisa didorong untuk penguatan APBD. Mengingat provinsi Papua merupakan provinsi induk yang telah berpisah dengan beberapa DOB baru, seperti Papua Selatan, Papua tengah dan Papua Pegunungan.
Dia menjelaskan, bahwa pemekaran sudah dilakukan, namun konsentrasi SDM masih tetap menjadi beban Provinsi Papua. Yang menjadi persoalan ketika provinsi Papua masih bersama dengan DOB lain, ini menjadi perubahan anggaran yang besar dalam melihat pembangunan kedepannya.
“Kalau kita mau bilang pemekaran dilihat dari rute distribusi sumberdaya aparatur sesuai dengan pemekaran provinsi, tidak akan terlalu berdampak dengan APBD kita. Tetapi proses itu tidak terjadi, kalau pun itu terjadi itu inisiatif orang-orang yang mau pindah,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti itu, Jhon Wicklif meminta khususnya OPD yang memiliki kontribusi harus berkerja keras untuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, isu yang paling trend sekarang di lingkungan Pemprov ialah kebutuhan ASN terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dia menjelaskan TPP itu sangat tergantung pada PAD. “Kalau PAD kita merosot jadi jangan marah kalau kita mendapatkan Perhitungan TPP dalam satu tahun anggaran itu menurun.” ujarnya
Ia merasakan demo yang dilakukan oleh sejumlah pihak dikarenakan telah bekerja banyak, PAD sudah meningkat namun tidak dibayarkan. Dia mengatakan situasinya tidak seperti itu masih seperti yang dulu. Tetapi tuntutan terhadap TPP sangat besar.
“Saya berharap semangat kita juga OPD-OPD yang memberikan kontribusi PAD untuk bisa lebih kerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik untuk provinsi Papua,”harapnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos