JAYAPURA-Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar belakangan semakin menjadi. Hal ini terjadi di semua SPBU yang menyediakan solar di Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura. Antrean solar ini mengular panjang, mulai dari Angkot Starwagon, truk, kendaraan pribadi hingga truk pengangkut kontainer. Tak hanya siang hari, antrean sampai menginap malam di sektiar SPBU penyedia solar.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengaku masalah antrean BBM jenis solar bukan hanya terjadi di Papua, melainkan semua daerah mengalaminya.
“Semua daerah mengalami hal ini, dan saya pikir kuota untuk Papua tidak ada masalah. Hanya saja terkait dengan kegiatan kegiatan pemerintah di bulan ini mulai jalan otomatis kebutuhan solarnya tinggi juga,” kata Bleskadit, kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/8).
Terlebih lanjut Herman, Kota Jayapura sebagai penyangga untuk kabupaten pinggiran. Dimana sebagian truk yang berasal dari Kabupaten Sarmi hingga jalur Jayapura-Wamena mengambil BBM-nya di Jayapura.
“Kota Jayapura sebagai penyangga untuk kabupaten pinggiran, kendaraan yang berasal dari Sarmi, Keerom, jalur lintas Jayapura-Wamena ambilnya di Kota Jayapura dan ini berimbas untuk kuota kita,” bebernya.
Meski tak tahu angka pastinya, namun Herman mengaku kuota BBM setiap daerah sudah dihitung. Hanya saja kondisi di lapangan dimana kendaraan Sentani atau Sarmi yang mengisi BBM di Kota Jayapura otomatis mengambil kuota BBM yang ada Kota Jayapura itu sendiri.
“Ini juga perlu dibicarakan lintas pemerintah daerah terkait kendaraan Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Keerom yang mengisi BBM di Kota Jayapura,” ujarnya.
Sementara itu, terkait antrean BBM jenis solar yang mengular di Jayapura. Herman mengaku pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan pihak terkait dan dalam waktu dekat akan melakukan sidak. “Kami juga akan komunikasi dengan teman teman di Pertamina agar bisa melaporkan kondisi yang terjadi sampai kepada stok BBM yang ada di mereka,” kata Herman.
Herman mengaku sudah melihat beberapa SPBU mulai dari Kota Jayapura, Abepura, Waena hingga Sentani terjadi antrean pengisian BBM jenis solar. “Namun untuk kondisi solar ini pihak Pertamina sendiri yang menjelaskan karena stok ada pada mereka,” pungkasnya.
Pertamina Harus Konsisten Menyediakan BBM di Kota Jayapura.
Di tempat terpisah Wakil Ketua I, DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun meminta Pertamina konsisten dalam menyediakan BBM di Kota Jayapura. “Pertamina harus serius dengan persoalan BBM di Kota Jayapura, jangan sampai masalah seperti ini terus terjadi,” tegasnya, Jumat (3/8).
Apalagi lanjutnya Kota Jayapura bagian dari kota transisi untuk wilayah wilayah lainnya di Papua, oleh sebab itu penyediaan BBM setiap tahunnya harus dibuat lebih. “Karena Kota Jayapura ini persinggahan untuk kabupaten lain di Papua, jadi penyediaan BBM harus lebih banyak,” tandasnya.
Selain itu untuk mencegah terjadinya masalah kelanggan BBM disetiap SPBU, pihak pertamina wajib melakukan pemetaan kebutuhan. Baik solar maupun bensin. Karena masalah kelangkaan BBM ini hampir terjadi setiap tahun. Hal ini menunjukan kurangnya keseriusan Pertamina untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Harus ada pemetaan jumlah kebutuhan, karena kebutuhan dari tahun ke tahun pasti tidak sama,” ujarnya.
Kemudian pertamina harus melakukan pengawasan rutin disetiap SPBU, sehingga tidak terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab. “Pengawasan itu penting, sehingga penyaluran BBM ini merata,” tuturnya.
Adapun kata dia bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan BBM ini adalah kenaikan harga komoditas di pasar. Dimana BBM merupakan komoditas strategis bagi semua pihak, termasuk pemerintah, dan dunia usaha. Sehingga kinerja berbagai aktivitas sangat ditentukan oleh ada tidaknya ketersediaan BBM tersebut.
“Selain itu akan timbul kemacetan, ini tentunya akan mempengaruhi aksebilitas masyarakat, jadi pertamina harus serius dengan masalah ini,” tegasnya.
Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan BBM di Kota Jayapura kata pria bergelar Magister Hukum itu tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat Kota Jayapura. Karena sebagai kota transisi, pastinya masyarakat dari luar, seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten lainnya di Papua akan membeli kebutuhannya di Kota Jayapura.
Karena itu, pihak pertamina wajib menyediakan lebih dari target yang ada. “Karena sebagai Kota transisi, kebutuhannya pasti besar,” katanya.
Joni mengharapkan masalah yang terjadi saat ini harus diselesaikan secara cepat. “Jangan sampai berlarut larut, pertamina harus segera atasi, sehingga ekonomi kita tetap stabil,” ujarnya.
Diketahui permasalahan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) salah satunya solar di Kota Jayapura sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Puluhan kendaraan roda empat, terutama truk dan kontainer terlihat menumpuk di sejumlah SPBU yang menyediakan solar. Bahkan, truk tersebut sampai antre menginap sekitar SPBU seperti di Padang Bulan, SPBU tanah Hitam, SPBU Entrop, maupun SPBU di Kota Jayapura.
Akibatnya tidak hanya pada sopir, tapi juga berpengaruh pada arus lalulintas karena akibat dari antrean panjang tersebut membuat kemacetan panjang seperti yang terjadi di jalan raya tanah hitam, Distrik Abepura dan dibeberapa lokasi lainnya di Kota Jayapura.
Menurut pengakuan sopir truk Abdulah Azis (53), antrean solar di beberapa SPBU salah satunya di SPBU padang bulan sudah terjadi sejak awal bulan Juli 2024 ini. Bahkan setiap harinya mereka harus mengantre mulai sekitar pukul 03.00 WIT dini hari atau subuh.
Ironisnya, hingga siang pukul 14.30 WIT, pihak SPBU Padang Bulan belum juga melayani pengisian. Kata dia, lambannya pelayanan di SBPU tersebut karena pihak pertamina tidak maksimal menyetok solar di SPBU tersebut.
“Kami tidak tahu apakah ada solar atau tidak, karena tidak ada pemberitahuan,” ujarnya.
Abdulah dan kawan kawannya menyesalkan sikap pihak SPBU, dan Pertamina yang tidak memberikan informasi pasti terkait ketersediaan solar di SPBU tersebut. “Kami tidak mungkin pindah antre di tempat lain, karena sudah terlanjur di sini (SPBU Padang Bulan red), dari tadi subuh,” bebernya.
Menurutnya permasalahan penyediaan solar di SPBU di Kota Jayapura terjadi semenjak diberlakukannya barcode pembelian. Pasalnya jika mengacu pada aturan, mestinya setiap mobil dapat diisi maksimal 120 liter per hari. Tapi oleh pihak SPBU hanya dibatasi 80 liter perhari.
“Kalau sesuai barcode kita hanya diizinkan isi 1 kali setiap hari, dengan maksimal 120 liter, tapi pihak SPBU ini bikin aturan, harus dua kali, pengisian pertama hanya 80 liter, sisanya tahap kedua,” jelasnya.
Sementara dengan waktu penyediaan solar yang tidak menentu, membuat para sopir ini hanya mampu mengisi satu kali pengisian setiap harinya. “Bagaimana mau isi tahap kedua kalau antre tahap pertama saja sampai jam 14.00 WIT,” kata Abdulah.
Abdulah mengharapkan adanya kepedulian dari pihak pertamina tapi juga pengelolah SPBU, karena akibat dari perosalan tersebut berdampak pada waktu kerja mereka setiap harinya. “Kami ini mau antar solar di Wamena, kalau setiap hari begini, bagaimana mau dapat uang,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait dengan stok solar, Pertamina pastikan kuota solar subsidi masih ada dan tidak terjadi kelangkaan seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku Ledryk J Lekenila (Ongen) menjelaskan , terkait dengan antrean BBM, khususnya Solar Subsidi memasuki semester 2 tiap tahun memang selalu meningkat.
Menurutnya, antrean yang terjadi bukan dikarenakan BBM langka, tetapi dengan menggunakan QR Code dalam pengisian, jadi setiap truk sudah dijatah kuotanya, ada yang 60 liter ada juga lebih. “Ini juga cukup membantu Pertamina maupun pemerintah dalam pengawasan BBM subsidi jauh lebih baik, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/8) kemarin.
Antrean BBM sendiri, lanjut Ongen, biasanya dikarenakan banyak proyek-proyek berjalan pada akhir tahun. Semakin banyak proyek yang berjalan maka kebutuhan solat juga semakin meningkat, hanya saja, dalam hal ini BBM Solar tidak dibatasi.
“Ketersediaan stok masih ada, hanya saja memang melalui antrean, karena ada proses yang harus dilalui sebelum pengendara truk maupun mobil-mobil lainnya untuk mendapatkan solar, ” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun. Menurutnya, antrean solar yang terjadi pada beberapa SPBU di Kota Jayapura, hingga Kabupaten Jayapura, hal tersebut bukan dikarenakan stok solar menipis.
“Kuota solar subsidi masih ada, hanya saja karena ada beberapa SPBU yang tidak lagi menjual solar serta aktivitas proyek-proyek yang mulai berjalan, juga menyebabkan terjadinya antrean solar, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/8) kemarin.
Dirinya mengimbau kepada setiap pengendara truk, agar menggunakan solar subsidi sesuai dengan kebutuhannya, jangan membeli dan kemudian dijual kembali. “Karena jika sampai kedapatan akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang menyalahi aturan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu juga dengan pihak SPBU agar menjual solar subsidi sesuai dengan ketentuannya, ” jelasnya. (fia/rel/ana)
Data Grafis
Penyebab Antrean
1. Kendaraan dari Sarmi, Keerom, Jalur lintas Jayapura-Wamena ambil Solar di Kota Jayapura berimbas ke kuota
2. Pemberlakukan barcode pembelian dibatasi 60-80 liter/hari
3. Banyak proyek-proyek berjalan pada akhir tahun.
4. Ada beberapa SPBU yang tidak lagi menjual solar
5. Pertamina/SPBU tidak memberikan informasi pasti terkait ketersedian solar di SPBU
Upaya yang Perlu Dilakukan
1. Koordinasi lintas pemerintah daerah terkait kendaraan Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Keerom yang mengisi BBM di Kota Jayapura
2. Harus ada pemetaan jumlah kebutuhan, karena kebutuhan dari tahun ke tahun tidak sama.
- 3. Sidak dan pengawasan untuk tepat sasaran/merata dan mencegah penyelewengan
- 4. Pertamina melaporkan kondisi yang terjadi sampai kepada stok BBM yang ada di mereka
Sumber: wawancara dari berbagai sumber
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos