Delapan Kabupaten Diminta Masukan Program yang Menyentuh Masyarakat

Musrenbangda  Pemrov Papua Pegunungan

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mulai melakukan melakukan perumusan terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Musrenbangda, yang diharapkan dari 8 Kabupaten bisa memasukan program kerja yang langsung menyentuh kepada masyarakat, disisi lainnya laporan ini juga harus segera diselesaikan agar bisa dimasukan pada kementrian dalam Negeri RI.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pengunungan Nikolaus kondomo SH, MH menyatakan Musrenbangda Provinsi Papua Pengunungan ini pihaknya meminta kepada 8 Kabupaten yang ada di wilayah ini untuk masukan program tahun 2024, namun juga setiap kabupaten dan pemerintah provinsi harus bersama-sama membahas dan memberikan masukan dalam program pembangunan tahun 2024 yang berdampak pada masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh kepala OPD di tingkat provinsi mapun kabupaten agar masukan program itu harus berdampak pada masyarakat yang ada di bawah, karena yang diprogramkan adalah untuk mereka, dan masyarakat harus merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,”ungkapnya Kamis (4/5) kemarin di Gedung Aithosa dalam Pembukaan Musrenbangda  Perumusan RKPD.

Kata Pj Gubernur Kondomo, dengan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat maka kehadiran pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat, dalam kesempatan itu, gubernur minta dukungan penuh oleh pemerintah pusat, dan provinsi induk yaitu Provinsi Papua serta delapan Kabupaten, pihak TNI/POLRI, serta seluruh elemen masyarakat untuk memajukan daerah ini dengan baik.

Di tempat yang sama Wamendagri RI John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan, setelah ditetapkan APBD TA 2023 ini maka Kementrian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Pemrov Papua Pegunungan untuk segera menyelesaikan agenda-agenda seperti RKPD karena provinsi lain sudah menyampaikan itu, oleh karena itu ia berharap DOB baru bisa berlomba dengan pembangunan yang akan dilakukan.

“Untuk RKPD tadi saya sudah kooordinasi dengan Pj Gubernur dan diputuskan minggu depan sudah bisa dilakukan finalisasi dan diserahkan kepada Kemendagri, sebab fakta di lapangan membutuhkan penanganan khusus sehingga RKPD yang dihasilkan harus dapat menjawab tantangan di wilayah ini agar selaras dengan percepatan pembangunan namun tentu perlu mempertahankan kearifan lokal,” jelasnya.   

Mantan Bupati Jayawijaya ini menjelaskan Musrenbangda merupakan sejarah dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru maka diharapkan kepada gubernur dan para bupati se Papua Pengunungan mengoptimalkan program Tahun 2024 ini dengan baik.

“Diharapkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten agar program yang diajukan berbasis budaya dan harus ada berpihak ke masyarakat karena provinsi ini hadir untuk kesejahtraan masyarakat maka di harapkan untuk serius membahas program kerja,” pungkasnya.

Secara terpisah Kepala Bappeda Provinsi Papua Pegunungan Wellem Bilangla’BI menyatakan tujuan untuk melakukan musrembang ini untuk mendinergikan, menselaraskan dan mensinkronisasikan Program kerja mulai dari Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat.

“Dengan adanya Musrenbang ini kita perjelas apa yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga permasalahan pembangunan yang ada dalam daerah dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Dia juga mengakui jika Musrenbangda  Tingkat Provinsi Papua Pegunungan ini merupakan yang pertama kalinya sejak DOB ini terbentuk, oleh karena itu pihaknya sangat berterimakasih karena Wamendagri bisa membuka kegiatan ini secara resmi dan juga memberikan pengarahan dalam merumuskan RKPD, disamping itu Gubernur Papua pegunungan juga terus memberikan arahan terkait arah pembangunan dalam Musrenbang ini.

“Kami berharap Pj gubernur bisa selalu menuntun kita agar bisa melakukan perumusan RKPD ini dengan baik guna membawa Provinsi Papua Pegunungan ke arah yang lebih baik,” tutup Kepala Bappeda Provinsi Papua pegunungan Wellem Bilangla’BI. (jo/wen)