Categories: BERITA UTAMA

MRP Kecewa Adanya PSU

“Dengan demikian kami sangat kecewa kerja KPU, mungkin masyarakat juga bertanya -tanya permasalahan sepele saja kok bisa jadi PSU?,” cecar Nerlince.

Diakuinya, Masalah yang sangat sepele sekali tetapi bisa kecolongan oleh KPU, bahkan tidak dianggap serius oleh KPU. Bahkan pasangan nomor urut 2 sudah komplain terkait hal tersebut, tetapi justru tidak dianggap oleh KPU, sehingga diloloskan terus hingga penetapan putusan MK harus PSU terkait masalah sepele tersebut.

Menurut Ketua MRP, aturan ini menjadi pelajaran berharga sebagai warganegara, yakni tinggal dimana, domisili harus didaerah tersebut.

“Jangan tinggal di Jayapura tapi KTP di Keerom, ini masalah yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Berarti ada apa di Papua, jika pimpinan bisa melakukan hal seperti ini, bagaimana dengan masyarakat, Ini pelajaran berharga untuk Dukcapil, harus memperhatikan hal-hal tersebut sehingga jangan terjadi hal-hal seperti demikian,” tegasnya.

Sementara untuk PSU, menurut   Nerlince, akan menghabiskan anggaran paling besar, negara harus turun tangan untuk menyiapkan dana pada proses PSU. “Kita berharap untuk PSU ini jangan lagi ada permasalahan sampai di MK, para pasangan calon harus berjiwa besar, kalau kalah ya kalah, menang ya menang,” terangnya.

“Jangan bikin susah masyarakat, kita sekarang susah, banyak orang miskin, banyak orang menangis dimana-mana, hanya kesalahan satu dua orang, bikin kita semua orang pusing,” katanya lagi.

Pihaknya berharap bagi BTM dan MDF yang akan maju pada PSU harus berjiwa besar masing-masing harus menerima kenyataan yang ada, siapa yang menang dan siapa yang kalah. “Dan untuk menyelesaikan semuanya kami berharap masyarakat bisa tetap menyalurkan suaranya,” pungkasnya. (ana/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara IlegalKNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

23 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

24 hours ago

Papua Dibagi Tiga Zona Pembangunan

“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…

1 day ago

Otsus Papua Terjebak Kepentingan Elit, Gagal Sejahterakan OAP

Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…

1 day ago

Perempuan dan Anak Paling Rentan Jadi Korban Konflik

Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…

1 day ago

Marak Aksi Demo, Wali Kota Gandeng Tokoh Masyarakat dan Adat

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…

1 day ago