SENTANI– Harus diakui Program Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat terkait Food Estate dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi yang dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia, memang saat ini masih dirasa belum terlihat capaian yang memuaskan. Malahan, ada lahan yang dibuka untuk PSN ternyata tidak berhasil dan tidak terawat lagi.
Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Komisi IV – Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan Dapil Papua periode 2019-2024 H. Sulaeman L.Hamzah. Sulaeman. Sulaeman sendiri kini terpilih menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Papua Selatan.
Ia mewanti pemerintah pusat dalam PSN Food Estate untuk benar benar dikelola dengan baik jangan sampai gagal seperti di daerah lainya, contohnya di Medan.
Ia menyebut di Kabupaten Keerom dalam menanam jagung saat panen ternyata hasilnya tidak maksimal dan lahan yang digunakan kini sudah kembali ditumbuhi banyak rumput.
“Kita berangkat dulu dari program food estate sebelumnya seperti di depan mata di Keerom apa hasilnya, dari situ menggambarkan bahwa seluruh Program Strategis Nasional yang tersebar hampir merata di seluruh tanah air ini itu rata-rata gagal, berapa besar anggaran yang sudah keluar di situ,”ucapnya.
Lanjutnya, dari kegagalan demi kegagalan yang sudah jalan ini kelemahannya paling besar adalah manajemen, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian, tata kelola seluruh aspek dilihat baik, jangan sampai terus terjadi kegagalan berikutnya lagi.
Dan pembukaan lahan satu juta hektar di Merauke adalah menjawab ketahanan pangan yang sekarang lagi rapuh, jangan sampai nanti gagal pakai semakin menambah kerapuhan ketahanan pangan di Indonesia.
“Ketahanan pangan kita sementara ketergantungan impor juga cukup besar di berapa tahun terakhir. Sehingga proyek proyek ini menjadi harapan kita kedepan,”imbuhnya.
Hanya saja lanjut Sulaeman Hamzah, yang menjadi soal adalah dari kegagalan sebelumnya apakah mau memperbaiki. Dan Sulaeman sudah bicara di rapat resmi di senayan untuk pemerintah bersama sama dengan DPR harus duduk bersama dan mengevaluasi kegagalan kemarin.
Untuk itu, ditegaskan dengan pembukaan lahan satu juta hektar di Merauke jangan sampai terjadi kegagalan dan bicara optimis atau tidak optimis itu bisa dilihat nanti hasilnya bagaimana.
“Kegagalan jangan sampai terulang kembali untuk itu harus merubah dan memperbaiki tata kelola yang lebih baik lagi,”katanya
Menurutnya soal optimis dan tidak tergantung, karena untuk di Papua ini masalah tanah menjadi soal, kalau tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah yang turun mengelola langsung di lapangan dan melibatkan pengusaha juga harus komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, sehingga hambatan hambatan selama ini dialami bisa cair kembali.
“Masyarakat mau menerima pembangunan disitu tentu dengan harapan kesejahteraan, masyarakat di situ yang diutamakan dan juga kepentingan umum,”ucapnya.
Dijelaskan, pihaknya selaku wakil rakyat yang juga mempunyai pengawasan dalam PSN namun hanya sebatas fungsi kontrol yang dilakukan dan memperbaiki tata kelola juga butuh waktu juga.
“Kita baru pelaksanaan, tahun tahun kemarin yang kita liat, jadi menuju satu juta hektar ini jangan sampai gagal lagi,” harapnya. Masyarakat juga mempunyai peran penting, apalagi media juga, sehingga semua orang berfungsi dengan mata dan telinga untuk bisa melakukan kontrol.
Sulaeman menyebut proyek pembukaan satu juta hektar yang digagas oleh presiden terpilih harus dikawal. Pasalnya belum dilantik ternyata sudah memulai dengan uji coba melakukan optimalisasi lahan sawah yang ada di Merauke yang jumlahnya kurang lebih 60 hektar.
“Menurut saya ukuran keberhasilan bertani yang intensif dengan sawah ini menjanjikan, karena itu maka tahap berikutnya satu hektar lahan ini di buka, kita harap pengalaman ini bisa di bawa ke PSN itu harus bisa jalan,” bebernya.
Lalu dengan persoalan masyarakat adat harus sudah selesai, tenaga kerja harus sudah disiapkan, alat juga disiapkan supaya produksi bisa stabil dan ini tidak bisa masyarakat lokal pasti dari luar dan ini juga butuh kolaborasi yang baik, sehingga tenaga yang datang dan yang ada situ tidak ada benturan,”imbuhnya
Dijelaskan, masyarakat lokal juga harus dijelaskan jika memang ada tenaga kerja dari luar, kecemburuan tidak boleh terjadi. Sehingga antara pemerintah dan DPR pusat maupun daerah semua sama sama memberikan masukan demi tata kelola untuk pengelolaan satu juta hektar harus bisa berhasil.
Dan dukungan DPR dalam menetapkan anggaran untuk pembangunan PSN sebesar itu dari DPR bukan hanya pemerintah tapi dibahas bersama-sama apa kebutuhannya baru ditetapkan.
Sekedar diketahui PSN meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Program ini bertujuan untuk mengamankan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas untuk, masyarakat dan maksimalisasi produksi dalam negeri.
Produksinya meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, jeruk, kelapa, dan lain-lain, dengan membuka lahan potensial di seluruh Indonesia.(dil/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos