JAYAPURA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Resmi melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024, tingat Kota Jayapura, di Auditorium Uncen, Kamis (25/1). Adapun jumlah anggota KPPS di Kota Jayapura sebanyak 6.580 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam 940 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 5 distrik dan 39 Kelurahan/Kampung di Kota Jayapura.
Pelantikan KPPS itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, turut dihadiri KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, Bawaslu Kota Jayapura serta Forkopimda.
Dalam sambutan Oktovianus Injama menegaskan bahwa kerja KPPS penuh dengan tantangan. Godaan-godaan dari berbagai partai politik yang ingin memuluskan jalannya melalui cara yang tidak benar pasti datang bertubi-tubi.
Pada posisi ini KPPS betul-betul diuji. Namun dengan resmi dilantik, maka harus taat akan sumpah dan janji yang diungkapkan. Sebab peran KPPS dalam Pemilu tahun 2024 sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
“Kerja KPPS sangat beresiko, bahkan taruhannya nyawa, apabila tidak kerja jujur, maka siap tanggung resiko, karena melanggar aturan pemilu,” kata Okto.
Diapun menegaskan kerja KPPS akan dipantau langsung oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jayapura, sehingga diapun mewanti agar KPPS bekerja secara independen. Terutama anggota KPPS yang berlatarbelakang ASN, Okto minta bekerja netral.
“Kerja itu lurus-lurus saja, karena kerja KPPS sangat menentukan masa depan bangsa,” wantinya.
Okto mengatakan apabila pada hari pencoblosan ada salah satu dari 7 orang anggota KPPS tidak bisa masuk, karena alasan kesehatan ataupun alasan lain yang tidak memungkinkan untuk bekerja, maka yang berhak kerja hanya anggota yang tersisa, tidak diperkenankan menambah anggota lain, apalagi bukan anggota KPPS yang dilantik.
“Kalau di TPS hanya 6 orang yang hadir, yang kerja hanya orang itu jangan sampai bikin tambah orang lain, itu sangat tidak boleh karena melanggar aturan pemilu,” tegasnya.
Diapun menegaskan netralitas KPPS dalam bekerja, sangat penting, sebab pada kondisi itu sangat rentan terjadinya pelangggaran. “KPPS harus jaga nama baik keluarga, jangan sampai kerja 1 hari itu, kita semua duduk di Pengadilan, jadinya merugikan waktu kerja yang lain dan pastinya nama baik kita tercemar, maka dari itu saya minta harus kerja jujur,” pintanya.
Hal itupun lanjutnya tidak hanya bagi KPPS tapi juga penyelenggara pemilu lainnta. yang ada di Kota Jayapura, juga diingatkan bekerja sesuai aturan. “Ini saya sampaikan ini tidak hanya bagi KPPS, tapi juga penyelenggara pemilu saya selalu mewanti-wanti agar kerja jujur,” bebernya.
Okto juga menegaskan anggota KPPS yang dilantik kamis kemarin bukan dipilih berdasarkan titipan partai politik, namun melalui seleksi sesuai aturan pemilu. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang mengintervensi kerja KPPS.
“Saya tegaskan tidak ada pihak yang bisa mengintervensi kerja KPPS, karena mereka harus bekerja secara independen,” tegas Okto.
Kerja KPPS Kota Jayapura, kata Okto akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dimana setiap anggota KPPS masing masing mendapatkan jaminan kesehatan maupun kematian. Hal itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Jayapura. Berkaca daei pengalaman pemilu 2019, maka pemilu kali lemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan KPPS, tapi kita tidak menginginkan hal itu terjadi, untuk itu saya harap pasca pelantikan ini diwajibkan menjaga kesehatan,” imbuhnya.
Hal itupun juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, dimana dalam sambutannya Steve memwanti wanti akan independnsi KPPS dalam bekerja. “Tidak boleh tergoda dengan iming iming oknum oknum mau kasih uang atau titipan keluarga, kerja KPPS dipantau oleh Gakumdu, jadi kerja yang independen dan transparan,” tegasnya.
Steve pun mengatakan setiap KPPS yang dilantik kamis kemarin mungkin saja telah tergoda dengan rayuan partai politik. Hal itu bukan lazim terjadi, namun diharapkan tetap pada pendirian untuk bekerja secara independen.
“Saya tau anggota KPPS ini sudah ada titipan, bahkan sebelum menjadi anggota KPPS, sudah ada yang datang merayu. Baik dari luar tapi juga keluarga dekat, nNamun saya minta agar KPPS tidak tergoda dengan itu, namun patuh dengan aturan,” ujarnya.
Steve mengatakan kerja KPPS tidak hanya dipantau Gakkumdu, tapi juga dipantau oleh komisioner KPU. Hal ini bertujuan apabila nantinya dalam oemilu periode yang akan datang ingin bekerja menjadi Komisioner KPU, maka besar peluang bagi KPPS masuk menjadi Komisioner KPU.
“Kerja KPPS ini dipantau tidak hanya Gakumdu, tapi kami komissioner KPU juga ikut pantsu, apabila kerja baik, maka akan dilirik menjadi pengelengara pemilu pada periode yang akan datang,” ungkapnya
Steve sebelum mengakhiri sambutannya kembali mewanti-wanti KPPS untuk bekerja secara jujur. Pasalnya serangan fajar menjelang waktu pelaksanaan pemungutan suara akan sering terjadi. Hal ini jika KPPS tidak mampu menahan diri, maka akan bertanggungjawab dengan keputusan yang diambil.
“Kalau dulu bilangnnya serangan fajar tapi sekarang cukup nomor rekening, sudah bisa bermain, tapi saya tegaskan KPPS punya data diri dan nomor rekening telah dikantongi OJK, akan ketahuan siapa yang bermain,” tegasnya. (rel/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos