Berikan Pelayanan Kesehatan Melalui Dana Otsus (Ko Sehat)
JAYAPURA – Demi memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakatnya, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, gandeng tujuh rumah sakit yang ada di Provinsi Papua.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tahun 2024 dengan tujuh rumah sakit diantaranya RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Jiwa Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr Silwanus A Sumule, SpOG (K)., MH.Kes, menyebut ini kali kedua pihaknya menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada Provinsi Induk untuk program Kartu Otsus Sehat (Ko-Sehat).
“Tahun ini adalah tahun kedua kami melaksanakan program serupa, dan ini prestasi kerja kami. Dari yang sebelumnya hanya bekerja sama dengan enam rumah sakit, kini menjadi 7 rumah sakit,” ucap Silwanus usai melakukan penandatangan kerjasama dengan 7 rumah sakit di Jayapura, Sabtu (4/2).
Dikatakan Sumule, secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar. Sebagaimana ada sekitar 1,3 juta penduduk di Papua Tengah yang sudah dijaminkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Namun, pihaknya menyadari bahwa tidak semua pelayanan kesehatan BPJS bisa dirasakan oleh masyarakat, contohnya dalam kondisi kondisi tertentu mereka harus dirujuk dan tidak ada pembiayaan dari BPJS dengan begitu akan dicover pemerintah Papua Tengah.
“Lainnya misalkan ada permasalahan sosial perang suku atau akibat persoalan keamanan sehingga ada korban dan harus dirujuk ke Jayapura, secara ketentuan kan tidak bisa ditanggung BPJS. Namun kami berkomitmen untuk menolong karena itu warga kami dan itu sudah dituangkan dalam MoU,” jelasnya.
“Kami terus memperbaiki kinerja jenis pelayanan yang diberikan, kami berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua juga teman-teman yang ada di 7 rumah sakit ini,” sambungnya.
Dijelaskan Sumule, tidak semua pelayanan BPJS bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada kondisi kondisi yang tidak bisa dirasakan khususnya untuk orang asli Papua (OAP), sehingga itu dibackup melalui porgram Ko-Sehat.
“Ko-Sehat Papua hanya diberlakukan untuk OAP, sebab anggarannya bersumber dari dana Otsus. Namun untuk masyarakat Nusantara yang ada di Papua Tengah kalau dia punya kepesertaan adalah PBI Pusat, ada dana yang kami gunakan untuk membayar kurang lebih sekitar 2100/kepala,” kata Sumule.
Untuk memudahkan masyarakat Papua Tengah yang berobat di tujuh rumah sakit ini, Sumule mengaku ada tim yang ditempatkan di Jayapura.
“Tim ini ditempatkan di 7 rumah sakit dan masing masing sudah bertanggung jawab, dengan begitu masyarakat kami tidak kesulitan. Selain itu, kami juga masih bekerjasama dengan penerbangan keagamaan MAF dan AMA. Mereka yang dari pedalaman datang berobat di Jayapura bisa datang ke sini,” ujarnya.
Berhubung ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang ber KTP Papua Tengah, Sumule mengimbau pelajar atau mahasiswa Papua Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura untuk mengurus KTP.
“Begitu mereka punya KTP dan bermasalah dengan kesehatan, tinggal menghubungi tim yang sudah kami tempatkan di Jayapura dan dilakukan penanganan medis, ingat ini hanya berlaku untuk mereka yang ber KTP Papua Tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Sumule mengatakan bahwa jalinan kerjasama dengan rumah sakit di Papua Induk sampai Provinsi Papua Tengah benar-benar mandiri dan memiliki rumah sakit sendiri. Bahkan, pihaknya sampai mendatangkan dokter dari Jayapura untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Papua Tengah.
“Rumah sakit kami harus banyak belajar dari RSUD Dok II, itulah salah satu alasan untuk mempercepat alih teknologi. Bahkan komitmen kami untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di Papua Tengah, mulai Februari tahun ini, setiap bulan ada 11 dokter subspesialis dokter ahli kami datangkan ke RS Nabire untuk bekerja melayani masyarakat kami,” kata Sumule.
Lanjutnya, dokter yang didatangkan menurut Sumule yang tidak ada di Nabire. Seperti dokter bedah mulut, dokter ahli jantung, dokter ahli ginjal, dokter bedah anak dan lainnya.
“Permintaan mendatangkan dokter terlebih dulu kami memimta izin kepada manajemen tempat dokter tersebut bekerja. Kami juga membayar para doker yang bekerja karena menghargai keahlian mereka, dan kepada rumah sakit yang mengizinkan itu kami juga membayar fee institusi dan itu sudah dilakukan tahun lalu,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Yowari, dr Petronella M Risamasu mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya Dinas Kesehatannya yang menangurus kesehatan masyarakatnya dan bisa berobat di RS Yowari.
“Ini langkah baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyelamatkan masyarakatnya dari sakit yang dialaminya,” kata Petronella.
dr Petronella, menyebut bahwa kerjasama ini juga sebelumnya telah dilakukan dengan Pemprov Papua Tengah. Dan ini sangat menolong untuk masyarakat Papua Tengah, ketika tidak bisa dicover dengan BPJS maka bisa dibantu dengan Ko-Sehat.
“Ada kasus kasus tertentu yang meskipun dia memiliki jaminan kesehatan tetapi tidak dijamin, nah dengan Ko-Sehat ini dibantu pembiayaannya,” ujarnya.
Dikarenakan kerjasama diperuntukkan untuk masyarakat asli Papua Tengah, maka pihaknya mengimbau masyarakat mengurus data kependudukannya, harus memiliki NIK, KTP maupun KK dari Papua Tengah agar bisa dilayani secara medis.
“Kalau pun ada pasien asal Papua Tengah yang belum memiliki data, maka kami koordinasikan dengan tim Dinas Kesehatan setempat,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos