JAYAPURA-Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) mencapai sejumlah kesepakatan terkait pengelolaan perbatasan di wilayah Papua dan West Sepik Province.
Kesepakatan ini terjadi dalam Border Liaison Officers Meeting (BLOM) ke-26 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini di Golden Medallion Hotel, Vanimo, West Sepik Province, PNG, Selasa (24/10).
Ketua Delegasi Indonesia, Suzana Wanggai, menyebutkan, sejumlah agenda jadi perhatian kedua negara, di antaranya terkait administasi hingga aktivitas ilegal di wilayah perbatasan.
“Pertama, perhatian kita terkait administrasi, dalam hal bagaimana penggunaan pas lintas batas yang tepat,” ungkap Suzana Wanggai kepada Ceposonline.com.
Kedua, tingginya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, sehingga membuat kedua negara sepakat menutup jalur tidak resmi, baik di wilayah utara maupun selatan.
“Ketiga, ada motor kita yang jauh melintas hingga ke PNG, khususnya di wilayah selatan. Pemerintah PNG minta kita untuk imbau masyarakat tidak melintas langsung dengan kendaraan bermotor,” ujarnya.
Keempat, terkait tingginya angka illegal fishing. Hal ini membuat kedua negara bersepakat untuk membuat kerja sama perikanan.
“Jadi, ini dibuat dalam konteks perdagangan. Ini baik, karena dari yang sebelumnya ilegal, kita duduk sama-sama dan membentuk joint working group (satgas) untuk menindaklanjuti kerja sama ini,” terang Suzana yang juga menjabat Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua.
Berikutnya, didorong juga kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, olahraga, maupun kesehatan yang sudah beberapa kali dilakukan antara rumah sakit. “Juga terkait administrasi, di mana anak-anak sekolah di wilayah kita, tapi tanpa dokumen.” ungkapnya.
“Kita terima, tapi kita minta juga perhatian pemerintah PNG untuk tetap perhatikan dokumen mereka agar mereka bisa tetap sekolah dengan baik,” sambungnya.
Sementara itu, Deputy Provincial Administrator of West Sepik Province, Dickson Dalle, yang bertindak selaku Ketua Delegasi PNG, menyebutkan bahwa sejumlah kesepakatan yang dibuat dalam BLOM ke-26 berpengaruh terhadap masyarakat PNG yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Kesepahaman yang kita capai melalui pertemuan ini akan bermanfaat bagi masyarakat kita di wilayah perbatasan, mulai dari Vanimo, Wutung, hingga Daru,” ujar Dickson.
“Dengan kata lain, kita membahas persoalan-persoalan di wilayah perbatasan dan hasil dari pertemuan ini sangat sukses,” tambahnya,
Dickson melihat pentingnya BLOM dalam rangka menjaga hubungan baik antara PNG dan Indonesia sebagai negara tetangga.
“Hari ini kita telah menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Ini yang kita perlukan untuk menjaga hubungan baik antara dua negara, menjaga perbatasan kita, dan menjaga masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan, baik dari Indonesia maupun dari Papua Nugini,” pungkasnya. (ceposonline.com)