Kedubes Australia Sambangi Pemprov

Tinjau Situasi Politik Papua

JAYAPURA-  Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan kunjungan kerja resmi dari Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (12/6) kemarin. Dalam hal ini Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Dr. Dave Peebles, menyebutkan bahwa tujuan dari kunjungannya tidak lain untuk melihat situasi di Papua, khususnya dari sudut pandang pemerintah.

“Kami ingin melihat situasi Papua dari sudut pandang pemerintah Provinsi Papua, serta (dalam penyelenggaraan pemerintahan) bagaimana sinergitas yang dibangun dengan pemerintah tingkat kabupaten/kota di Papua maupun pemerintah pusat,” ujar Dr. Dave Peebles kepada Cenderawasih Pos, Rabu (12/6) kemarin.

 Selain itu, Otonomi Khusus, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta potensi sumber daya manusia (SDM) Papua di bidang akademik pun menjadi pembahasan.

 “Pemprov Papua menyampaikan bahwa Otsus yang akan berakhir di 2020, sehingga kami pun ingin menlihat hal ini berdasarkan perspektif Pemprov Papua terkait dengan hal tersebut, yang mana diketahui bahwa pembahasan dengan pemerintah pusat masih terus dilakukan. Juga, soal visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, kami jadi tahu bahwa pemerintah di Papua bekerja intensif agar masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta keamanan yang baik,” tambahnya.

 Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintah dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, yang menerima kunjungan tersebut, mengonfirmasi bahwa tujuan dasar kunjungan tersebut untuk mengetahui stabilitas dan perkembangan politik di Papua.

“Kami pun menyampaikan bahwa perkembangan politik di Papua berjalan aman dan terkendali. Terlebih khusus dalam kaitannya dengan Pemilu 2019. Kami pun telah menjelaskan bahwa Pemilu 2019 juga dilaksanakan di Papua,” terang Doren Wakerkwa.

Dengan Pilpres dan Pileg yang baru usai dilakukan, serta gugatan-gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi soal hasil Pileg dan Pilpres tersebut, dinilai merupakan proses hukum yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 

“Pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang dilakukan penyelenggara berjalan aman dan terkendali, dengan mendapat pengamanan juga dari Aparat TNI – Polri, dan semua stakeholder terkait. Tidak ada persoalan signifikan di tingkat penyelenggaraan kabupaten/kota. Semua berlangsung aman dan terkendali,” pungkasnya. (gr/ary)