

JAYAPURA- Sekalipun formasi CPNS diprioritas 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen sisanya bagi non OAP, namun menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes, formasi tersebut dapat berbalik peruntukkannya dalam kaitannya dengan Surat Tanda Registrasi (STR) kesehatan bagi CPNS, di mana OAP yang tembus hanya 20 persen, sedangkan 80 persen lainnya merupakan non Papua.
“Ini dapat berdampak pada konflik sosial, di mana tujuan untuk formasi yang diprioritas bagi orang Papua tidak tercapai. Oleh sebab itu, kami sudah membuat surat yang akan ditandatangani Gubernur atau Wakil Gubernur Papua untuk diteruskan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Kesehatan, agar aplikasi dengan syarat STR di tahap ke-3 tes ditiadakan sementara bagi CPNS tenaga kesehatan,” ujar drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Kamis (10/5) kemarin.
Kemudian, secara bertahap STR ini akan dipenuhi sebelum pra jabatan. “Kami orang yang mendukung dengan sistem penerapan STR untuk waktu mendatang. Sebab, ini berkaitan dengan kualitas tenaga kesehatan. Artinya, walaupun sudah menyandang lulusan sarjana kesehatan, kualitas haruslah teruji melalui uji kompetensi untuk mendapatkan STR. Itu yang saya sangat setuju, sehingga anak-anak di sekolah tidak boleh main-main,” tandasnya.(gr/ary)
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, mengatakan penyelidikan dilakukan bersama Polres Jayapura…
Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Abepura, Kompol Paulus Hilapok. Ia mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian…
Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…