Fokus Penanganan Pengungsi dan Korban
Pasca Kerusuhan di Wamena
JAYAPURA- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanes Walilo mengaku bahwa pasca kerusuhan, fokus terhadap pembangunan di Wamena diawali dengan pendataan, sehingga belum adanya petunjuk lebih lanjut perihal penanganan kerusuhan Wamena dari segi pembangunan infrastruktur.
“Sementara ini masih pendataan, karena di sisi lain ada dari kementerian yang juga ikut turun ke sana. Makanya, kami perlu cek mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” ujar Yohanes Walilo kepada wartawan, Jumat (4/10) kemarin.
Sementara ini, menurut Walilo, fokus pasca kerusuhan di Wamena masih berpusat pada penanganan para pengungsi dan korban.
“Kami lebih mengutamakan penanganan pengungsi dan korban. Untuk kerusakan bangunan dan lainnya, tentunya dilakukan pendataan. Kemudian, untuk fasilitas pemerintah akan dibangun sesuai dengan kerusakan yang terjadi dan ketersediaan keuangan,” tambahnya. (gr/ary)
Recent Posts
BTM Soroti Fair Play, Desak Evaluasi Wasit dan VAR di Liga 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
Sayangkan Aksi Demo yang Berdampak Libur Sekolah
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wamenkes: 90 Persen Kasus Malaria Nasional Berasal dari Papua
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemkot Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Tepat Sasaran
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Tanah Diselesaikan Sesuai Prosedur, Bupati Mohon Sekolah Jangan Dipalang
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
Provinsi Papua Pegunungan Dapat Porsi Dana Otsus Paling Kecil
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…