Steve Dumbon: Ada 4 TPS di Kota Jayapura yang Mencoba Menerapkan Sistem Noken Llangsung Ditindaktegas
Pemilu telah usai, namun beberapa persoalan ditemukan di lapangan. Seperti dugaan kecurangan, bahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara susulan (PSS) di Provinsi Papua.
Bahkan, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengaku mendapat informasi adanya kecurangan di Pemilu. Hanya saja, hal itu tidak bisa dibuktikan.
“Banyak yang bermain mata dengan para Caleg, namun hal ini tidak bisa dibuktikan. Kedepannya jika ada hal hal seperti itu, maka teman teman Bawaslu dan aparat bisa bertindak tegas,” ucap Steve kepada Cenderawasih Pos, Minggu (3/3).
Beberapa persoalan di lapangan saat Pemilu akan menjadi bahan evaluasi seluruh adhoc yang ada, dengan begitu hal serupa tidak lagi terulang.
“Kita tidak bisa mencegah apa yang terjadi di bawah, namun jauh hari sebelumnya saya sudah meminta teman teman komisioner bahkan staf untuk tidak bermain mata. Sebab itu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu tetapi juga melanggar tindak pidana Pemilu,” tegasnya.
#Penerapan Pelaksanaan di Lapangan (TPS) Tidak Sesuai Rancangan
Pemilu juga menyisakan cerita lain, dimana pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai rencana. Banyak pemilih yang mengeluhkan tidak dapat hak memilih, suara sudah dicoblos, dipakai orang lain, dan sebagainya.
Steve mengatakan, menyangkut hal hal non teknis menjadi bagian evaluasi pihaknya. Sehingga dapat menyelenggarakan Pemilu dengan baik. Yang pasti, dari sisi penyelenggara sudah siap.
“Kami sadari dalam proses rekruitmen dan bimbingan teknis kepada adhoc di tingkat bawah terutama teman teman KPPS dengah waktu yang singkat, sehingga secara optimal tidak bisa menyiapkan mereka. Namun dari sisi regulasi teknis penyelenggaraan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara memang kami sadari itu,” ujarnya.
Pun, beberapa kendala yang ditemukan seperti alamat rumah yang jauh dari TPS, surat suara yang sudah dicoblos dan lainnya juga menjadi bahan evaluasi bagi KPU. “Harusya warga mengadukan hal itu ke teman teman Bawaslu sebagai pengawas dalam penyelenggaraan Pemilu, kan kita telah sediakan jalurnya,” ucap Steve.
#Pembagian Undangan yang Tidak Merata ke Pemilih.
Pada pelaksanaan Pemilu, banyak warga yang mengeluhkan tak dapat undangan Pemilu meski nama mereka tercantum di daftar pemilih tetap (DPT).
Steve menyebut, semua mekanisme KPU telah mengaturnya sesuai diregulasi mulai dari UU peraturan KPU sampai petunjuk teknis dan lain lain. Hanya saja, kembali ke sikap mental manusia penyelenggara itu.
“Surat suara yang tidak dibagikan secara keseluruhan merupakan permainan yang diduga dilakukan teman teman penyelenggara di tingkat bawah, mereka ini diduga bermain mata dengan beberapa oknum Caleg. Kami sudah tahu akan hal itu, namun bukan kewenangan kami untuk menindak,” kata Steve.
#Masalah Geografis Dipendistribusian Logistik Pemilu.
Saat pelaksanaan Pemilu Februari lalu, banyak daerah yang mengalami keterlambatan logistik Pemilu. Kendalanya adalah cuaca yang tidak bersahabat, air sungai yang meluap dan lainnya. Akibatkan, ada beberapa kabupaten di Papua yang melakukan pemungutan suara susulan.
Beberapa daerah yang melakukan pemungutan suara susulan akibat keterlambatan logistik diantaranya Mamberamo Raya, Sarmi, Keerom dan Kabupaten Waropen. “Kendala keterlambatan logistik di daerah yang melaksanakan PSS lantaran cuaca yang buruk saat proses pendistribusian,” kata Steve.
Steve menyebut, dalam proses pendistribusian logistik Pemilu telah diatur jadwalnya. Dimana tak bisa mengirim logistik jauh jauh hari karena menyangkut keamanan di lokasi. Sehingga logistik baru bisa didistribusikan pada H-3.
“Sesuai jadwal pendistribusian kami sudah tepat waktu, hanya saja terhadang cuaca buruk yang mengakibatkan proses distrsibusinya terkendala,” terangnya.
Ia mencontohkan, di Kabupetan Keerom yang diprediksi bisa lancar namun kenyataan di lapangan ketika proses pendistribusian mendekati lokasi justru banjir sehingga anggota di lapangan tak bisa melintas. Steve mengatakan bahwa sudah ada Undang undang yang mengatur terkait proses pendistribusian logistik Pemilu, yaitu H-3.
“Lebih baik kami terlambar dan melaksanakan PSS ketimbang mengirim logistik jauh jauh hari namun jaminan pengamanannya di lokasi tidak ada,” kata Steve.
#Ada yang Ingin Menggunakan Sistem Noken
Steve menyebut, pada pelaksanaan Pemilu kemarin ditemukan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan sistem Noken. Padahal, di Papua sendiri tak menerapkan itu. “Beberapa lokasi ditemukan itu, namun kita di Papua tidak menggunakan sistem noken,” tegasnya.
Disampaikan Steve, di Kota Jayapura terdapat 4 TPS yang mencoba menerapkan sistem noken namun langsung ditindak tegas.
“Saya langsung tindak tegas bahkan kemarin saya langsung turun tangan dan menangani proses pemungutan suara. Ada yang memaksakan kehendak untuk melakukan pemungutan suara dengan sistem noken, namun saya bersikeras tidak ada sistem noken di Papua karena UU tidak menjamin itu,” tegasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos