Categories: KESEHATAN

Golkar Pastikan Jokowi Tak Pernah Beri Arahan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

JAKARTA-Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk tiga periode kembali menghangat. Partai Golkar langsung menyebut jika Jokowi tak pernah memberi arahan apapun soal itu.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya memastikan itu. Dia tahu betul jika Jokowi tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan. Termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi jabatan presiden,” kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta (28/10).

Menurut Suryawijaya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi.

“Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode,” ujarnya.

Di sisi lain, Suryawijaya mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menghembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasalnya, kata Suryawijaya, yang paling penting adalah, dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024 diharapkan para elit untuk menjaga kondusifitas keadaan. Supaya tidak memperkeruh suasana.

“Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi damau dibawa kemana Indonesia kedepan,” ucapnya.(*)

Sumber : Jawapos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

26 minutes ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

1 hour ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

2 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

1 day ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

1 day ago