

Isu jabatan masa Presiden Jokowi menjadi tiga periode kembali mencuat. Golkar memastikan Jokowi tidak pernah memberi arahan. (Setneg)
JAKARTA-Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk tiga periode kembali menghangat. Partai Golkar langsung menyebut jika Jokowi tak pernah memberi arahan apapun soal itu.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya memastikan itu. Dia tahu betul jika Jokowi tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan. Termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi jabatan presiden,” kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta (28/10).
Menurut Suryawijaya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi.
“Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode,” ujarnya.
Di sisi lain, Suryawijaya mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menghembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pasalnya, kata Suryawijaya, yang paling penting adalah, dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024 diharapkan para elit untuk menjaga kondusifitas keadaan. Supaya tidak memperkeruh suasana.
“Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi damau dibawa kemana Indonesia kedepan,” ucapnya.(*)
Sumber : Jawapos
Bagi Kota Jayapura, keberhasilan Nelce bukan sekadar prestasi seorang pelajar. Ada nama sekolah, keluarga, Kota…
Ada yang berbeda dari launching Persipura kali ini. Untuk pertama kalinya, rangkaian launching akan digelar…
Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani, mengatakan karakteristik wilayah Papua membuat proses pendataan membutuhkan…
Penyaluran bantuan pangan ini menyasar 37.401 penerima bantuan pangan yang tersebar di 25 kelurahan dan…
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua bersama seluruh DPD PAN tingkat kabupaten/kota…
Status baru sebagai ASN membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada negara…