Categories: NASIONAL

Verifikasi Parpol Dibagi Dua Jenis

KPU Ikuti Putusan MK Terbaru

JAKARTA-Penyusunan draf rancangan peraturan KPU (PKPU) yang menjadi dasar pelaksanaan teknis Pemilu 2024 dilakukan secara paralel. Selain rancangan tahapan dan jadwal, PKPU lain tengah digodok.

Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, setidaknya ada dua PKPU yang saat ini sedang dibahas. Satu PKPU lain yang mulai disusun adalah terkait pendaftaran partai politik. ’’KPU sedang menyiapkan,’’ ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (30/1).

Dalam regulasi pendaftaran peserta pemilu itu, akan ada perubahan signifikan. Ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang membagi dua jenis verifikasi. Yakni, untuk partai parlemen dan nonparlemen.

Bagi partai penghuni DPR, verifikasi cukup dilakukan secara administratif. Untuk partai nonparlemen dan partai baru, selain administratif, dilakukan verifikasi faktual ke lapangan.

Ilham memastikan, penyusunan dua PKPU tersebut akan dilakukan secara partisipatif. Mulai uji publik hingga meminta masukan pemerintah dan DPR. ’’Kami akan RDP konsultasi pada DPR,’’ kata pria berdarah Aceh tersebut.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengingatkan agar penyusunan PKPU tidak diintervensi secara politik. Melihat pengalaman sebelumnya, Fadli menilai tarikan politik dari partai maupun pemerintah sudah berlebihan. ’’Dari teknis penentuan tanggal (pemilu) sudah terbukti tarik-menarik kepentingan terlalu panjang sehingga baru ditentukan pekan lalu,’’ ujarnya.

Fadli menambahkan, dalam penyusunan PKPU, semua pihak harus tahu batasan masing-masing. Sebagaimana putusan MK, sifat dari rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hanya sebatas menyampaikan masukan. ’’Konsultasi sifatnya tidak mengikat,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Fadli mengingatkan pemerintah dan DPR untuk tidak masuk terlalu dalam. Jika itu terjadi, drama penetapan jadwal akan kembali berlangsung. ’’Kita khawatir akan menghambat, mudah-mudahan tidak,’’ tegasnya. Di sisi lain, Fadli juga menekankan KPU untuk menjaga independensinya. (far/c17/bay/JPG)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: NASIONAL

Recent Posts

Suara Perempuan Papua Diduga Ada 107 Ribu Warga Mengungsi

Jelasnya praktik kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta diskriminasi struktural maupun kultural dialami perempuan Papua…

3 days ago

Pembangunan Terminal Khusus Masih Dalam Tahap Pembahasan

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan, Paino ditemui media ini disela-sela pembahasan…

3 days ago

Siap Sambut Rencana Investasi Rp 100 Triliun

Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol…

3 days ago

Pengukuhan Lembaga Adat Belum Dilakukan

Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih…

3 days ago

Disinyalir Terjadi Pelanggaran HAM Berat

al ini disampaikan langsung Direktur Eksekutif ALDP, Latifah Anum Siregar kepada Cenderawasih Pos melalui keterangan…

3 days ago

Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 27 Ribu Warga

Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Timika mulai mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan…

3 days ago