Categories: NASIONAL

Verifikasi Parpol Dibagi Dua Jenis

KPU Ikuti Putusan MK Terbaru

JAKARTA-Penyusunan draf rancangan peraturan KPU (PKPU) yang menjadi dasar pelaksanaan teknis Pemilu 2024 dilakukan secara paralel. Selain rancangan tahapan dan jadwal, PKPU lain tengah digodok.

Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, setidaknya ada dua PKPU yang saat ini sedang dibahas. Satu PKPU lain yang mulai disusun adalah terkait pendaftaran partai politik. ’’KPU sedang menyiapkan,’’ ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (30/1).

Dalam regulasi pendaftaran peserta pemilu itu, akan ada perubahan signifikan. Ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang membagi dua jenis verifikasi. Yakni, untuk partai parlemen dan nonparlemen.

Bagi partai penghuni DPR, verifikasi cukup dilakukan secara administratif. Untuk partai nonparlemen dan partai baru, selain administratif, dilakukan verifikasi faktual ke lapangan.

Ilham memastikan, penyusunan dua PKPU tersebut akan dilakukan secara partisipatif. Mulai uji publik hingga meminta masukan pemerintah dan DPR. ’’Kami akan RDP konsultasi pada DPR,’’ kata pria berdarah Aceh tersebut.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengingatkan agar penyusunan PKPU tidak diintervensi secara politik. Melihat pengalaman sebelumnya, Fadli menilai tarikan politik dari partai maupun pemerintah sudah berlebihan. ’’Dari teknis penentuan tanggal (pemilu) sudah terbukti tarik-menarik kepentingan terlalu panjang sehingga baru ditentukan pekan lalu,’’ ujarnya.

Fadli menambahkan, dalam penyusunan PKPU, semua pihak harus tahu batasan masing-masing. Sebagaimana putusan MK, sifat dari rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR hanya sebatas menyampaikan masukan. ’’Konsultasi sifatnya tidak mengikat,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Fadli mengingatkan pemerintah dan DPR untuk tidak masuk terlalu dalam. Jika itu terjadi, drama penetapan jadwal akan kembali berlangsung. ’’Kita khawatir akan menghambat, mudah-mudahan tidak,’’ tegasnya. Di sisi lain, Fadli juga menekankan KPU untuk menjaga independensinya. (far/c17/bay/JPG)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: NASIONAL

Recent Posts

Provinsi Papua Pegunungan Dapat Porsi Dana Otsus Paling Kecil

"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…

11 seconds ago

Partisipasi Meningkat, Jadi Sarana Promosi dan Penguatan Kapasitas Pelaku UMKM Sagu

Partisipasi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Festival Sagu yang diselenggarakan oleh Kementerian…

30 minutes ago

Akses Banti-Kimbeli Terputus Akibat Longsor

Cuaca ekstrem di dataran Kabupaten Mimika, Papua Tengah memicu tanah longsor yang memutus akses vital…

1 hour ago

Aparat Antisipasi Aksi 1 Mei

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan situasi keamanan…

2 hours ago

Ketua Komisi II DPRP Buka Suara Terkait Pengungkapan Kasus BBM Subsidi

Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan…

2 hours ago

Siapa Lebih Kuat, Garudayaksa Atau Adhyaksa?

Nah, di grup barat saat ini Garudayaksa memimpin klasemen dengan 49 poin, sementara Adhyaksa menguntit…

3 hours ago